KULONPROGO—Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para PNS dituding menjadi penyebab kegagalan Kulonprogo mencapai target Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk memperbaiki penilaian BPK itu, Pemkab menginstruksikan untuk DPPKA melakukan pembinaan.
Ditemui Jumat (1/6) siang, Sekda Kulonprogo, Budi Wibowo mengakui lemahnya SDM terjadi karena Pemkab jarang melakukan pembinaan tentang aset. Sejauh ini pembinaan yang dilakukan masih berorientasi pada pembinaan keuangan. Selain itu, Kulonprogo kekurangan akuntan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami akui ini memang berat. Dua catatan BPK di aset tetap dan retribusi pendapatan. Selama ini pembinaan lebih banyak ke keuangan. SDM juga banyak digunakan untuk mengerjakan yang bukan aset,” kata Budi.
Budi menjelaskan, di samping pembinaan pihaknya juga akan membentuk satgas untuk memperbaiki LKPD tahun berikutnya. Satgas yang operasionalnya ada di Indpektorat Daerah akan melakukan evaluasi periodik setiap tiga bulan sekali.
Sebelumnya, Kulonprogo mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian dari BPK terkait hasil audit LKPD. (ali)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
