SDM Desa Belum Siap Kelola APBDes Rp1 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO– Pemerintah desa masih khawatirkan pengelolaan anggaran dana desa (ADD) yang akan diberikan pemerintah pusat senilai kurang lebih Rp1 miliar. Kepala Desa Margosari Danang Subiantoro mengatakan setidaknya dana yang akan dikelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) nilainya akan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

“Kami sendiri masih belum siap, karena dana yang dikelola tersebut jumlahnya cukup banyak,” ujar Danang kepada Harianjogja.com, Minggu (29/6/2014).

Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler

Danang mengungkapkan dana yang rencananya akan digulirkan oleh pemerintah tersebut pada tahun depan hingga saat ini masih belum ada kepastian. Namun, menurutnya persiapan SDM di tingkat perangkat desa masih belum maksimal.

“Kami memang sudah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), di mana rencana tersebut deprogram selama lima tahunan. Dari rancangan program kami telah siap, hanya saja kami butuh semacam pelatihan untuk pengelolaan dana tersebut,” papar Danang.

Rencana pengelolaan anggaran dana desa tersebut secara umum akan disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa setempat. Kepala Desa Hargowilis Sutardi menambahkan apabila anggaran dana desa dapat dipastikan cair, sejumlah program pembangunan di desa tersebut telah disiapkan. Diantaranya untuk pengembangan dan pembangunan sejumlah infrastruktur yang masih sangat kurang di desa ini.

“Kualitas SDM di desa kami masih sangat minim, untuk itu pemberdayaan masyarakat menjadi program penting bagi kami. Baru setelah itu untuk infrastruktur dan penguatan kelembagaan,” jelas Sutardi.

Kasubid Keuangan dan Pendapatan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulonprogo Joko Sumanto menandaskan pemerintah desa harus siap saat anggaran tersebut cair di tahun depan. Kendala saat ini yang dihadapi para aparatur desa adalah kecakapan teknologi, baik dalam pengelolaan administrasi maupun audit keuangan.

“Siap tidak siap harus dilaksanakan. Kami akan lakukan penataran dan sosialisasi kepada para perangkat desa. Sudah kami lakukan di awal Juni lalu,” jelas Joko