Jakarta–Presiden SBY mengingatkan agar proses hukum kasus mafia pajak harus berhasil menguak jaringan oknum aparat yang terlibat. Sehingga pemerintahan mendatang mewarisi keadaan yang lebih baik dibanding yang ada saat ini untuk melanjutkan pembangunan.
“Kita harus berantas serius hal-hal yang merintangi pembangunan ke depan agar pemerintah mendatang mewarisi keadaan yang lebih baik,” kata SBY dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4).
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
SBY mengaku sangat terusik saat menerima laporan awal dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang kasus Gayus Tambunan. Bukan cuma karena tingginya nilai uang pajak buat pembangunan yang diselewengkan, tetapi juga indikasi adanya jaringan oknum aparat di lembaga penting negara.
“Temuan kejahatan berkaitan pajak yang bermula dari penyimpangan satu oknum, lalu menyebar ke wilayah lain yang fundamental. Ini harus segera kita tuntaskan,” ujar SBY.
Lebih lanjut SBY memaparkan ada 3 jenis kejahatan pajak yang semuanya merugikan negara. Yaitu wajib pajak yang mengemplang membayar pajak, korupsi oleh petugas pajak dan konspirasi jahat antara wajib pajak dengan petugas pajak.
“Saya ingin semuanya saja dibongkar. Institusi penegak hukum agar serius menangani dan melaporkan setiap kemajuannya. Sehingga ada langkah korektif yang efektif untuk mencegah kejahatan pajak dan praktek mafia,” sambung SBY.
dtc/fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
