SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Berbagai tindak kekerasan dan konflik agraria akhir-akhir ini dinilai akibat kegagalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan reformasi agrarian. Direktur Program Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Rabu (28/12) mengatakan, konflik dan kekerasan di sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus terjadi sepanjang pembaruan agraria yang menjadi mandat Ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah.
Berdasarkan data Komnas HAM, dari 6.000 kasus pelanggaran yang terjadi tiap tahun, 1.000 kasus pelanggaran HAM dilakukan perusahaan perkebunan. Imparsial mendesak Presiden untuk melakukan pembaharuan agraria, terutama melakukan agenda landreform dengan meredistribusikan lahan tanah kepada rakyat, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas, dan pembatasan kepemilikan tanah. [kcm/dtp]