SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta [SPFM], Berbagai tindak kekerasan dan konflik agraria akhir-akhir ini dinilai akibat kegagalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melaksanakan reformasi agrarian. Direktur Program Imparsial, Al Araf, di Jakarta, Rabu (28/12) mengatakan, konflik dan kekerasan di sektor agraria seperti di Mesuji dan Bima akan terus terjadi sepanjang pembaruan agraria yang menjadi mandat Ketetapan MPR Nomor 9 Tahun 2001 tidak dijalankan pemerintah.

Berdasarkan data Komnas HAM, dari 6.000 kasus pelanggaran yang terjadi tiap tahun, 1.000 kasus pelanggaran HAM dilakukan perusahaan perkebunan. Imparsial mendesak Presiden untuk melakukan pembaharuan agraria, terutama melakukan agenda landreform dengan meredistribusikan lahan tanah kepada rakyat, mengembalikan tanah rakyat yang dirampas, dan pembatasan kepemilikan tanah. [kcm/dtp]

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya