Jakarta–Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tercoreng dengan kasus yang menimpa Ketuanya, Antasari Azhar dan dugaan kasus pemerasan lainnya. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta segera merombak lembaga tersebut.
“Kasus-kasus itu memberikan gambaran betapa hancurnya lembaga ini (KPK). Mitos bahwa lembaga ini dipimpinn orang yang bermoral seperti luluh lantah,” kata Wakil Ketua Bidang Kesra DPP Partai Demokrat, Taufan Hunneman, dalam jumpa persnya di Setia Budi One, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Menurut Taufan, pihaknya mengaku khawatir agenda dan janji politik pemerintahan SBY yang akan melanjutkan perjuangan memberantas korupsi lima tahun ke depan terganjal persoalan etika moral aparat penegak hukum ini. “Pola atau indikasi adanya case order atau istilah kasus di 86 kan semakin kuat dengan adanya gejala-gejala ini,” jelas mantan aktivis 98 ini, yang dulu tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Forum Bersama (Forbes) ini.
Oleh sebab itu, lanjut Taufan, Presiden SBY diminta untuk merombak total pimpinan KPK yang sekarang. Pergantian kepemimpinan di tubuh KPK di mana melewati proses panjang fit and proper test tidak membawa jaminan mutu kualitas kepemimpinan maupun moral dari para pimpinan KPK.
Taufan kembali menjelaskan tentang awal pembentukan KPK yang merupakan bagian dari perjuangan reformasi dan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih. Namun, sepak terjang KPK kurang begitu maksimal, karena pemangku kekuasaan saat itu belum memiliki keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi.
“Untungnya, kemenangan SBY tahun 2004 yang lalu membawa lembaga ini mendapatkan momentumnya. Di mana kasus pejabat-pejabat nasional dan daerah terungkap dan mengindikasikan sepak terjang yang luar biasa dari lembaga ini,” ungkapnya.
Terkait tercorengnya KPK atas sikap para oknumnya itu, Taufan menegaskan, Presiden SBY untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif kepemimpinan maupun oknum yang disinyalir melakukan pemerasan. Tuntutan harus segera dilakuka pemerintahan SBY sebagai bagian dari pemenuhan janji-janji kampanye dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
dtc/tya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
