Jakarta [SPFM], Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menyatakan penegakan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono masih perlu dikritisi, khususnya yang terkait dengan korupsi. Ikrar Rabu (14/9) menjelaskan bahwa penegakan hukum saat ini masih jalan di tempat, alias tebang pilih.
Ikrar menjelaskan penilaian tebang pilih tersebut terkait dengan kasus Nazaruddin dan politisi Partai Demokrat lainnya. Yudhoyono, menurut Ikrar, berupaya agar politisi Demokrat lainnya tidak tersentuh. Meski demikian, Ikrar mengakui, untuk bidang ekonomi, pemerintahan Yudhoyono-Boediono patut mendapat apresiasi. Keberhasilan di bidang ekonomi antara lain adalah devisa negara Indonesia yang cukup besar dan bahkan terbesar sepanjang sejarah dan perekonomian Indonesia. [miol/dtp]
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
