SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menyatakan penegakan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono masih perlu dikritisi, khususnya yang terkait dengan korupsi. Ikrar Rabu (14/9) menjelaskan bahwa penegakan hukum saat ini masih jalan di tempat, alias tebang pilih.
Ikrar menjelaskan penilaian tebang pilih tersebut terkait dengan kasus Nazaruddin dan politisi Partai Demokrat lainnya. Yudhoyono, menurut Ikrar, berupaya agar politisi Demokrat lainnya tidak tersentuh. Meski demikian, Ikrar mengakui, untuk bidang ekonomi, pemerintahan Yudhoyono-Boediono patut mendapat apresiasi. Keberhasilan di bidang ekonomi antara lain adalah devisa negara Indonesia yang cukup besar dan bahkan terbesar sepanjang sejarah dan perekonomian Indonesia. [miol/dtp]