SBY: akan ada reformasi gelombang kedua dengan 3 agenda

Jakarta–Presiden SBY mengungkapkan reformasi yang dimulai tahun 1998 lalu masih belum selesai. Akan ada reformasi gelombang kedua dengan 3 agenda.

“10 Tahun mendatang negara kita akan melaksanakan reformasi gelombang kedua,” ujar Presiden SBY.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu dikatakan dia saat Silaturahmi Presiden RI dengan Gubernur se-Indonesia di Kantor Gubernur Kalimantah Tengah, Palangkaraya, Rabu (2/11).

Dibanding dengan krisis 11 tahun lalu, imbuh SBY, sekarang dunia mengalami krisis yang lebih luas. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dan negara Eropa pun tumbang.

“Seperti Amerika, mereka yang mengkuliahi kita 11 tahun lalu sekarang mengulangi kesalahan. Barangkali bukan hanya sama tapi lebih dalam,” imbuhnya.

Hampir semua negara saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi minus. Namun, beberapa negara di Asia, seperti China, India dan Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Dan pertumbuhan di Indonesia itu merupakan kumpulan pertumbuhan di tiap daerahnya. Dan reformasi ini berlanjut hingga 10 tahun mendatang, reformasi gelombang kedua yang berbeda dengan 11 tahun lalu.

“Mari kita sama-sama sukseskan reformasi gelombang kedua. Kalau saya boleh ringkas ada 3 agenda,”  tutur SBY.

Agenda pertama, pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat harus lebih diintensifkan.
Kedua mengelola demokrasi pada era keterbukaan yang harus sesuai dengan pranata hukum yang mendukung kesejahteraan rakyat.

“Kebebasan dan rule of law atau pranata, keduanya diperlukan. Kalau negara surplus rule of law nanti jadi negara aturan. Kalau kebebasan demokrasi tanpa rule of law nanti jadi anarkis,” ujarnya.

Sedangkan agenda ketiga adalah keadilan. Pembangunan di Indonesia hendaknya adil, dirasakan semua kalangan dan mempersempit kesenjangan sosial.

Ciri pertumbuhan yang berkeadilan itu ialah inklusif, bisa dirasakan semua dari kalangan buruh, petani hingga lapisan masyarakat di atasnya. Serta berkelanjutan baik dalam ekonomi maupun lingkungan hidup.

“Tidak boleh bekerja untuk pembangunan tapi ujung-ujungnya merusak lingkungan. Kalau kita lakukan ini mungkin kita merasakan hasilnya dalam 5 tahun ke depan, tapi anak cucu kita akan mewarisi tanah air dengan kerusakan lingkungan,” jelas SBY.

dtc/isw