SBMPTN 2015 : SKL Tak Kunjung Diberi, Anak Terancam Tak Ikut SMBPTN

SBMPTN 2015, siswa UNPK Kejar Paket C terganjal SKL untuk pendaftaran.

Harianjogja.com, JOGJA-Orangtua siswa peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) kejar
paket C resah karena sang anak terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pasalnya, Surat keterangan lulus (SKL) yang seharusnya diterima bersamaan dengan pengumuman
kelulusan SMA dan SMK pada 15 Mei lalu belum diberikan. Hal itu diungkapkan Patricia Lestari
Tasmin, 44, warga Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman saat mengadu ke Forum
Pemantau Independen (Forpi) Jogja, Senin (25/5/2015).

Ia menjelaskan sang anak yang bernama Maria Clara Yubilia Sidarta mengikuti UNPK Kejar Paket C di
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi Abadi Nusantara Tamansiswa pada tahun ini.
Seharusnya, kata dia, SKL diberikan bersamaan dengan pengumuman kelulusan SMA dan SMK.
“Tetapi sampai hari ini anak saya belum menerima,” ujarnya.

Padahal, jelasnya, Lala, panggilan sang anak, berniat untuk kuliah di jurusan Sastra Jepang UGM dan
mengikuti SBMPTN yang pendaftarannya dijadwalkan paling lambat minggu ini [31 Mei]. Dikatakannya,
beberapa kali sudah berupaya menghadap pengurus PKBM dan informasi yang diperoleh
penandatanganan SKL masih menunggu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jogja.

“Saya dapat informasi ketika itu kepalanya sedang di luar kota jadi tanda tangan SKL tertunda,” tutur
Patricia.

Selain Lala, sebutnya, terdapat enam anak lainnya yang belum menerima SKL dari PKBM yang sama.
Ia menilai, penundaan pemberian SKL bagi peserta pendidikan informal sebagai bentuk diskriminasi.
Artinya, pendidikan informal belum mendapat perhatian dari pemerintah sehingga kerap dianaktirikan.
“Apa mereka itu mikirnya kalau ikut UNPK Kejar Paket C, anak tidak ingin melanjutkan kuliah,”
imbuhnya.

Ditambahkan Patricia, sejak SD anaknya sudah tidak bersekolah secara formal, melainkan memilih
belajar di rumah atau home schooling. Sebagai orangtua, ia mendukung pilihan sang anak karena
beranggapan pendidikan tidak bisa dipaksakan.

Ketua Forpi Jogja Winarta mengatakan keluhan orangtua akan ditampung dan disampaikan ke Disdik
Jogja hari ini. Menurutnya, Disdik harus memberikan layanan yang setara kepada pendidikan formal
maupun informal, termasuk mengedepankan prinsip transparansi dan ketepatan.

“Dalam hal ini, SKL yang tidak kunjung diberikan akan berpengaruh terhadap pendaftaran SBMPTN,”
terangnya.

Forpi Jogja, imbuhnya, sudah meminta keterangan dari PKBM yang menyatakan nilai ujian baru
diserahkan hari ini ke Disdik Jogja karena koordinasi baru dilakukan Jumat (22/5/2015) lalu.Kepala
Disdik Jogja Edy Heri Suasana saat menemui Forpi Jogja menjabarkan penerbitan SKL merupakan
proses administratif, yakni ketersediaan data nilai rata-rata sekolah dan nilai ujian dari PKBM yang
bersangkutan.

“Data baru diserahkan hari ini dan setelah itu diverifikasi, jika tidak ada masalah maka SKL
dikeluarkan,” paparnya.