Jakarta [SPFM], Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil menindaklanjuti 163 dari sekitar 5.000 pengaduan masyarakat dalam kurun waktu 2009-2011. Dari 163 kasus, ada 73 kasus yang telah ditindaklanjuti instansi yang berkaitan. Sekretaris Satgas PMH, Denny Indrayana mengatakan, tak semua laporan masyarakat ditindaklanjuti. Sebanyak 163 laporan yang ditindaklanjuti merupakan kasus yang terklasifikasi sangat layak ditindaklanjuti. Denny pada jumpa pers di Kantor Satgas PMH, Jakarta, Kamis (29/12) mengatakan, kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan merupakan pintu masuk bagi Satgas PMH untuk mendorong reformasi pengadilan pajak. Satgas PMH menginisiasi pertemuan dan pembenahan pengadilan pajak antara Menteri Keuangan, Ketua MA, Ketua Pengadilan Pajak, dan Ketua Komisi Yudisial. Menteri Keuangan merespon kasus ini dengan membentuk Tim Reformasi Pengadilan Pajak dengan agenda, antara lain, mendorong transparansi dalam manajemen perkara, perbaikan rekrutmen, serta pengawasan hakim.
Sementara itu, kasus pemberian fasilitas mewah bagi terpidana kasus suap Artalyta Suryani memungkinkan Satgas PMH mendorong perbaikan sistem di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Satgas PMH juga mendorong kebijakan perlindungan bagi justice collaborator. Justice collaborator adalah orang yang melakukan tindakan melawan hukum, namun memutuskan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus hukum. Terkait perlindungan justice collaborator, Satgas PMH menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan ini kemudian diintegrasikan ke dalam Revisi Undang-Undang LPSK. Satgas juga memfasilitasi penyusunan peraturan bersama antarinstansi penegakan hukum. [kcm/dtp]
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
