Sarang Pungli, Jembatan Timbang bakal Disikat Kemenhub

Jembatan timbang diyakini menjadi sarang pungli. Kemenhub akan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang.

Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang di daerah guna memastikan tidak terjadinya pungutan liar (pungli) yang mengakibatkan tingginya biaya logistik. Jembatan timbang diyakini menjadi lahan pungli di sektor perhubungan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan fenomena pungli marak terjadi di pada sektor transportasi, salah satunya pada fasilitas jembatan timbang. Oleh sebab itu, Kemenhub siap menerima kritik dan saran untuk merumuskan rencana pemberantasan pungli.

“Ada 140 jembatan timbang yang harus di kelola. Semua ini notabene banyak pungli,” kata Budi Karya Sumadi di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Fungsi jembatan timbang adalah mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak berjalan jika melebihi muatan. Untuk menghilangkan pungli di jembatan timbang, Budi mengusulkan opsi bahwa pengoperasian jembatan timbang diserahkan kepada institusi pemerintah pusat.

“Kami akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga seperti surveyor, SPS, dan lain-lain,” sambungnya.

Dia menjelaskan untuk mengawali pemberantasan pungli, Kemenhub mengimbau segenap elemen masyarakat untuk membentuk budaya malu. Misalnya, pungli kerap dilakukan karena pelaku tidak malu sudah mengangkut barang lebih dari batas aturan yang berlaku.

“Ini amanah baik bagaimana cari jalan keluarnya. Makanya kita bilang perlu ada solusi karena masih ada fakta pungli seperti ini. Solusi pasti beragam, tapi bagaimana membuat suatu cara pengamanannya,” ujarnya.

Budi menjanjikan Kemenhub akan menjalankan langkah strategis untuk memberantas pungli pada sektor layanan publik. Beberapa langkah itu di antaranya revisi regulasi, penataan kelembagaan dan organisasi, peningkatan prasarana, dan optimalisasi pelayanan dengan meningkatkan teknologi informasi.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji akan memberantas praktok pungli jembatan timbang di daerahnya. Ganjar mengakui jajaran pemerintah daerah belum optimal dalam mengatasi pungli. Hal ini tercermin karena belum ada dampak positif yang dihasilkan pemerintah memberantas pungli dan menekan biaya logistik.

Ganjar pun setuju agar pengelolaan jembatan timbang dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, sistem semakin terkoordinasi dan mampu menurunkan peluang pungli karena tidak ada koordinator pungli yang aktif di daerah. Ganjar membeberkan dia mendapatkan data dari koordinator pungli jembatan timbang bahwa jumlah uang yang diperoleh dalam satu hari nilainya sangat besar.

“Saya pernah ditelepon orang yang mengaku koordinator jembatan timbang. Katanya baru bangun tidur usap iler [air liur] saja pakai uang Rp1,5 juta. Dia datang ke kantor dapat lagi Rp1 juta, pulang kantor sambil ehm ehm ehm [batuk] dapat lagi Rp1 juta,” ungkapnya.