<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pesan khusus di acara buka bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI). JK menyebut masjid harus menciptakan perdamaian dan <a href="http://news.solopos.com/read/20180522/496/917857/mui-dukung-rilis-kemenag-masak-cuma-bisa-memaki-jadi-mubaligh" target="_blank">mubaligh</a> harus memiliki kode etik.</p><p>Dalam sambutannya, Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan peran DMI dalam mengatasi radikalisme. JK yang menjabat pula sebagai Ketua Umum DMI mengatakan hal itu terkait pemahaman radikalisme yang berujung pada aksi terorisme baru-baru ini.</p><p>Saat ini pihaknya memperkirakan ada sekitar 800.000 masjid dan musala di Tanah Air. Tanpa masjid yang mengedepankan kedamaian, bangsa dinilainya akan mengalami masalah.</p><p>“Seperti kita tahu bagaimana kalau idelogi itu bergeser kita luar biasa bisa menjadi berita besar di dunia. Bagaimana keluarga di Surabaya bisa mengebom, kita pengurus masjid tentu ikut bertanggungjawab akan hal tersebut kenapa itu bisa terjadi. Karena itu maka masjid juga harus menciptakan kedamaian,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jumat (25/5/2018).</p><p>Oleh karenanya, upaya untuk mendaftarkan ulama, <a href="http://news.solopos.com/read/20180521/496/917590/daftar-mubaligh-kemenag-mahfud-md-anggap-mudah-jangan-ditafsirkan-politis" target="_blank">mubaligh dan dai</a> dinilainya suatu ide yang baik. Seperti diketahui, belum lama ini Kementerian Agama merilis 200 nama ulama yang bisa dijadikan rujukan bagi umat.</p><p>“Saya katakan bahwa nanti yang mengatur itu ikatan kumpulan perhimpunan daripada dai, mubalig. Nanti Mui dan pemerintah membentuk atau membuat etika, kode etik apa seharusnya dilakukan, jangan memecahbelah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang,” terangnya.</p><p>Kode etik para mubalig itu bisa sama seperti ikatan dokter juga wartawan. Dia khawatir, ada dai dengan ilmu agama yang belum cukup dalam bisa memecah belah bangsa ini. Hal itu mengacu pada isi ceramah-ceramah bermuatan politik yang banyak terjadi dan berpotensi memecah belah umat.</p><p>Oleh karena itu, kata dia, data Kementerian Agama terkait rujukan 200 ulama bisa ditambah lebih besar. Bahkan bisa menjadi ratusan ribu jumlahnya. “Di mana-mana kita mempunyai etika, etika itu hukumannya rasa malu. Tapi kalau dia berbuat pidana itu tentu tanggungjawab pidana,” imbuhnya.</p><p>JK menekankan, tidak berarti mimbar masjid itu bebas sebebas-bebasnya. Karena itu maka DMI harus bertanggungjawab untuk memberi arahan kode etik, memberi petunjuk, cara <a href="http://news.solopos.com/read/20180520/496/917349/tak-ada-abdul-somad-pks-pertanyakan-daftar-mubaligh-kemenag" target="_blank">berkhotbah</a> yang baik.</p>
Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
