Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Tim Search And Rescue (SAR) Gunungkidul merasa kebingungan mengenai lembaga mana yang paling tepat untuk bernaung. Selama ini setiap ada kejadian Tim SAR Gunungkidul seakan berjalan sendiri.
Misalnya, Tim SAR tampak dilepas begitu saja ketika ada musibah kapal karam KM Akau Jaya Sembilan di Pantai Toroudan, Kecamatan Saptosari Kamis (10/10/2013). Tidak ada dukungan dari Pemkab Gunungkidul ataupun bagian yang membawahi SAR.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dari pengamatan Harian Jogja mulai dari siaga gelombang besar Selasa (8/9/2013) hingga hari ketujuh usai kejadian nahas itu, Rabu (16/10/2013) tidak tampak pendampingan dari Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang membawahi SAR sejak 2012. Hanya pada hari Kamis (10/10/2013) tampak rombongan Pol PP ke Pos SAR Wilayah II Baron namun tak tampak lagi di hari-hari berikutnya. Ketika bekerja Tim SAR hanya didampingi Basarnas, Kesbanglinmas DIY dan PMI Gunungkidul.
Selain minim perhatian, Tim SAR Gunungkidul juga memerlukan tambahan personel. Di Wilayah II Baron hanya ada 55 anggota yang harus mengamankan 10 titik yakni di pantai Pok Tunggal, Pulang Sawal, Sundak, Krakal, Drini, Sepanjang, Kukup, Baron, Ngrenehan, Gesing hingga daerah pemantauan sampai dengan perbatasan Kabupaten Bantul. Menurut Koordinator SAR Wilayah II Baron Marjono setiap titik idealnya dijaga 10 orang.
“Paling tidak kami harus memiliki 100 personel. Apalagi wisatawan sekarang ini semakin banyak. Itu membuat kami ngeri sedangkan personel dan fasilitas kami terbatas. Kami berharap ada penambahan personel,” tutur dia.
Tim SAR juga memerlukan tambahan fasilitas untuk pengamanan pantai seperti penambahan pelampung dan juga jetski. Saat ini Tim SAR hanya memiliki 40 pelampung itupun 50% merupakan swadaya. Marjono menuturkan setiap titik harus ada pelampung yang memenuhi standar penyelamatan. Sementara itu jetski dinilai lebih cepat dan berani untuk menembus gelombang besar.
“Kami pernah mendapatkan bantuan pelampung dari Disbudpar pada 2013 sejumlah empat buah namun tidak memenuhi standar evakuasi penyelamatan sehingga tidak layak pakai. Yang standar evakuasi itu yang dari Kesbanglinmas DIY,” papar dia.
Wakil Koordinator SAR Wilayah II Baron mengakui sejak berada di bawah naungan Pol PP belum ada fasilitas baju pelampung yang pernah di berikan. Pol PP hanya menganggarkan dana BBM untuk ambulans dan dana pencarian.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
