SANKSI KPI : Nilai Kualitas Program TV, KPI Bentuk Tim Panel Ahli

Sanksi KPI akan dijatuhkan kepada stasiun TV yang dinilai telah melanggar ketentuan.

Solopos.com, SOLO – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Elnino Mohi, meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tegas terhadap televisi yang ingin memperpanjang izin penyiaran. Tim panel ahli pun telah disiapkan untuk menilai program siaran TV.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Oktober 2016 nanti cukup banyak TV yang habis masa berlaku izin penyiarannya. Menurut UU 32 Tahun 2009, stasiun-stasiun TV tersebut harus mengurus izin baru mulai Oktober 2015 atau setahun sebelum habis izinnya,” kata legislator dapil Gorontalo itu, Senin (14/12/2015).

Elnino Mohi juga menjelaskan saat ini KPI membentuk tim panel ahli yang menilai program-program dari stasiun-stasiun TV. Dalam proses itu, menurut dia, KPI maupun panel ahli bentukannya patut mengumumkan hasil penilaian dan rekomendasinya.

“Kalau perlu dan pantas, maka KPI harus berani untuk tidak memperpanjang izin TV yang jauh dari ideal. Ideal yang dimaksud adalah memenuhi kriteria-kriteria,” ujarnya. Kriteria tersebut, menurut dia, melindungi segenap bangsa Indonesia dari perusakan nilai-nilai asing yang masuk melalui media TV.

Selain itu, dikatakannya, TV harus mampu mencerdaskan bangsa dengan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan kesejahteraan umum, bukan dengan informasi yang tendensius untuk kepentingan orang dan atau kelompok tertentu.

Ia menambahkan, program TV juga harus independen, netral dan berimbang ketika memberikan informasi yang berkaitan dengan hukum dan politik, serta jauh dari efek kekerasan melalui media dan pornografi.

“Secara sadar atau tidak, walaupun kini ada media sosial dan media interaktif lainnya, opini dan sikap publik hari ini secara makro masih disetir oleh media konvensional, terutama televisi,” ujarnya seperti dilansir situs Kpi.go.id, Senin (14/12/2015).

Oleh karena itu, ia menambahkan, kini saatnya bagi KPI menunjukkan jati diri sebagai elemen penting penjaga bangsa dengan tidak memperpanjang izin penyiaran stasiun televisi yang tidak bermanfaat bagi bangsa dan negara.