Sanksi FIFA terhadap sepak bola tidak membuat PSSI bubar. Ketua KONI segera melantik pengurus PSSI.
Solopos.com, JAKARTA — Ketua KONI, Tono Suratman, akan segera melantik pengurus PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti setelah Surat Keputusan (SK) dan agenda KONI rampung terlebih dahulu. Meskipun Indonesia diberi sanksi FIFA, pelantikan PSSI dipastikan jalan terus.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Tono mengatakan pelantikan tidak bisa dilaksanakan sampai saat ini karena masih ada kesibukan lain yang mesti diselesaikan oleh KONI dan masih ada pula hal-hal yang perlu dipersiapkan agar acara pelantikan bisa berjalan dengan lancar.
“Sebelum pelantikan memang harus ada SK dari KONI terlebih dulu. Tidak ada alasan karena kondisi sekarang SK tidak keluar tetapi memang butuh waktu persiapannya,” kata Tono, seperti dilansir Kantor Berita Antara, Sabtu (27/6/2015).
Hingga saat ini, terhitung sudah dua bulan kepengurusan PSSI pimpinan La Nyalla berjalan. Namun, PSSI tentu saja belum bisa bergerak leluasa karena tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat dalam menjalankan aktivitasnya.
Apalagi PSSI dibekukan dan diberi sanksi FIFA.
Dilansir Liputan6.com, Sabtu, di kesempatan lain, mantan Ketum KONI yang kini duduk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PSSI, Agum Gumelar, bakal berkoordinasi dengan Tono mengenai proses pembuatan SK tersebut.
“Saya juga belum tahu mengapa belum ada pelantikan. Nanti saya akan tanya juga ke Tono mengenai hal ini, namun yang pasti tidak ada masalah dengan pelantikan,” ujar Agum.
Dua bulan lalu, tepatnya pada 18 April 2015 lalu, Tono membuka Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel JW Mariot, Surabaya. La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019, setelah meraih 92 suara dalam pemilihan.
PSSI juga telah mengumumkan susunan pengurus periode 2015-2019 yang dipilih sesuai dengan standar FIFA dan statuta PSSI pada Senin (18/5/2015) lalu.
Susunan pengurus tersebut merupakan bentukan Komite Eksekutif PSSI yang terpilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya pada 18 April lalu.
Dalam susunan pengurus baru itu terdapat 17 Komite Tetap, Komite Ad-Hoc, dan tiga Badan Peradilan yang berjumlah 29 Komite.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
