Solopos.com, JAKARTA — Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menolak usul Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang meminta pendukung Prabowo-Sandi untuk tidak membayar pajak.
“Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan jeblok. Kita juga lihat perlambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan dengan menambah basis pembayar pajak,” kata Sandiaga di Makassar seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/5/2019).
Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024
Menurut Sandi, pajak sangat diperlukan untuk membangun negara. Oleh karena itu Sandi berharap hasil Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin yang kuat yang dapat meningkatkan tax ratio.
Pemerintah juga ditantang agar mampu meningkatkan pendapatan atau revenue negara dari pajak dengan menggunakan sistem IT yang lebih baik. “Kami mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak dipisah dari Kementerian Keuangan. Itu butuh pendekatan yang dihadirkan dengan pemerintahan yang kuat dari pemerintahan yang cerdas,” ucap Sandi.
Sebelumnya, Arief Poyuono membuat pernyataan kontroversial dengan menyerukan agar masyarakat yang tak terima dengan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak kepada pemerintah . Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.
“Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
