Solopos.com, JAKARTA–Meski Sandiaga Uno telah menyatakan merelakan utang Anies Baswedan kepadanya senilai Rp50 miliar, tetapi rupanya masalah tak serta merta selesai. Pihak mantan Gubernur DKI Jakarta itu membantah Anies masih memiliki kewajiban mengembalikan dana kepada Sandiaga Uno.
Tim Anies Baswedan, Hendri Satrio atau Hensat mengatakan perjanjian politik antara Anies dan Sandiaga Uno sudah selesai secara otomatis sebab mereka memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Hensat mengaku sudah menelepon Anies untuk menjelaskan terkait isu utang piutangnya dengan Sandi. Menurutnya, memang ada surat perjanjian politik antara Anies dan Sandi.
“Di surat perjanjian itu jelas, semuanya selesai saat Anies-Sandi menang Pilgub. Jadi bukan utang lunas atau Sandi mengikhlaskan, tapi memang sudah selesai,” ujar Hensat lewat keterangan tertulis dikutip Rabu (8/2/2023).
Dia menjelaskan Anies dan Sandi menyepakati perjanjian itu secara tertulis. Salah satu poin perjanjian politik itu bukan soal utang piutang, melainkan pinjam meminjam dana senilainya lebih dari Rp50 miliar.
“Nominalnya lebih dari Rp50 miliar dan itu bukan utang karena dalam perjanjian tertulis itu Anies akan mengganti uang yang dipinjamkan Sandi jika mereka kalah dalam Pilgub DKI. Tapi kalau menang, sudah selesai,” jelasnya.
Menurut Hensat dalam perjanjian itu Anies memang tidak memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman kepada Sandi sebab mereka menang dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Dia menilai perjanjian politik Anies-Sandi ini baru dan bisa menjadi contoh baik, sebab kandidat yang maju tidak terbebani ongkos politik demi memenangi sebuah pemilu.
“Biasanya kalau menang, uang pinjaman diganti. Nah, ini Anies beda, diganti kalau kalah dan kan ternyata menang. Jadi sudah selesai,” ujar Hensat.
Sandi belakangan memang sudah mengikhlaskan pinjamannya kepada Anies dan tak ingin mengungkit lagi perjanjiannya dengan Anies yang dibuat pada 2017 itu. Meski begitu, Hensat merasa isu perjanjian Anies-Sandi ini bukan terkait ikhlas mengikhlaskan.
“Sebetulnya bukan ikhlas atau tidak, yang benar uang pinjaman itu selesai saat Anies menang dan jadi gubernur,” kata Hensat.
Sebelumnya, Sandi mengaku sudah merelakan utang Anies kepadanya. Dia mengatakan setelah Salat Istikharah, menimbang, dan konsultasi dengan keluarga memutuskan tidak ingin melanjutkan perbincangan itu.
Menurutnya, bagi para pihak yang mengetahui mungkin ingin menyampaikan tapi dari dirinya cukup sekian pembahasan terkait hal tersebut.
“Setelah saya Salat Istikharah, setelah saya menimbang, konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini,” ucap Sandi saat menghadiri Harlah Seabad NU di Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).
Respons Partai Demokrat
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai isu utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar untuk menjatuhkan citra Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“[Isu utang-piutang] bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies,” ujar Benny.
Dia melanjutkan masih banyak isu yang sengaja disebarkan pihak lawan untuk menyerang Anies. Dia mencontohkan Anies sudah pernah diserang isu korupsi Formula E, gagal mengurus DKI Jakarta, dan kini isu utang piutang.
Benny merasa serangan-serangan kepada Anies itu sudah wajar dalam demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada batasannya.
Menurutnya, para lawan hanya cemas dengan sosok Anies yang kini sudah memegang tiket untuk maju Pilpres 2024. Tiket itu diperoleh setelah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan mendukung Anies menjadi calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
“Menurut saya dari segi psikologi politik, itu [isu-isu mengenai Anies] adalah gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan,” ucap anggota Komisi III DPR itu.
Benny mengklaim banyak tokoh atau orang-orang yang berkuasa takut dengan sosok Anies karena komitmennya untuk memberantas korupsi dan penguatan hukum.
“Mereka tahu karena itu mereka tidak menginginkan ini terjadi. Mulai cemas dan mulai menjagokan boneka-bonekanya ya kan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang dahulu merupakan tim sukses pemenangan Anies-Sandi untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 menyatakan ada perjanjian utang antara pasangan itu senilai Rp50 miliar.
Dia menyebut Anies saat itu meminjam uang kepada Sandi agar logistik kampanye mereka pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tetap berjalan.
“Itu memang waktu putaran pertama ya. Logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya,” ungkap Erwin saat menjadi narasumber podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Unconsored, Sabtu (4/2/2023).
Liaison officer (LO) atau naradamping Anies, Sudirman Said, belum merespons terkait pernyataan Erwin itu. Sebelumnya Sudirman Said sudah mengakui Anies dan Sandi sempat menandatangani perjanjian utang piutang sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski begitu, dia tak mengungkapkan jumlah nominalnya.
“Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi,” ungkap Sudirman di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Senin (30/1/2023) malam.
Menurutnya, saat itu Anies sempat tak mempunyai uang untuk membiayai kampanye. Akhirnya, Anies membuat perjanjian utang piutang dengan Sandi.
“Dalam perjanjian itu antara lain ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya,” ungkap Sudirman.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
