Solopos.com, WONOGIRI — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menilai penanganan kemiskinan di Wonogiri sudah baik namun ia mengingatkan masih ada 71 desa miskin di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan tiga kabupaten yakni Wonogiri, Sragen, dan Klaten, di Balai Desa Mlokomanis Wetan, Ngadirojo, Wonogiri, Kamis (26/1/2023).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Dalam kesempatan itu, ia meminta para kepala desa agar mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mengintervensi penanggulangan kemiskinan. Ganjar mengapresiasi tren penurunan kemiskinan di Kota Gaplek.
Data yang ia tampilkan, pada 2016 angka kemiskinan di kabupaten wilayah tenggara Jateng ini masih 13,12% kemudian pada 2019 turun menjadi 10,23% dan kembali naik ke angka 10,99% pada 2022 lalu. Kenaikan itu dimaklumi Ganjar karena efek pandemi Covid-19.
Kendati begitu Kabupaten Wonogiri masih mempunyai catatan lantaran masih ada 71 desa yang masuk kategori miskin. Ganjar memaparkan masih ada 1.615 rumah yang tidak memiliki jamban di Wonogiri.
Selain itu tercatat sebanyak 2.963 tidak memiliki sumber air minum. Di sisi lain, jumlah anak putus sekolah di Wonogiri mencapai 6.289 orang. Sedangkan individu berisiko stunting sebanyak 13.638 jiwa.
“Secara umum masih agak tinggi [angka kemiskinan dan stunting di Wonogiri, Sragen, dan Klaten]. Tetapi Wonogiri ini agak bagus,” kata Ganjar kepada wartawan.
Langkah yang dilakukan Ganjar untuk menekan angka warga miskin di tingkat desa salah satunya program padat padat karya dengan memastikan masyarakat miskin setempat dilibatkan. Dia juga meminta bupati dan camat benar-benar bisa mendorong warga desa untuk bekerja di perusahaan di wilayahnya.
Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan
“Beberapa perusahaan [di Jawa Tengah] sudah mau menerima anggota keluarga miskin untuk bekerja. Dengan cara itu, harapannya mereka bisa mendapatkan kenaikan pendapatan sehingga bisa membantu keluarganya,” jelas Ganjar.
Ia memberikan arahan kepada pemkab hingga pemerintah desa termasuk di Wonogiri agar secepatnya menanggulangi dan menekan jumlah warga miskin. Di antara arahan itu yaitu meminta kepala desa memaksimalkan dana desa sesuai sasaran dan target.
Dana desa diprioritaskan bagi warga miskin ekstrem yang sakit-sakitan, manula, dan hidup sendiri. Selain itu, dalam rakor di Ngadirojo, Wonogiri, itu Ganjar meminta bupati mengawal dan memonitor setiap pekan program percepatan penanggulangan kemiskinan di desa dan melaporkan hal tersebut kepada gubernur.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menambahkan, dalam penanggulangan kemiskinan Pemprov Jateng juga mengintervensi di sektor pendidikan. Sekolah SMA sederajat negeri di Jawa Tenagh bebas biaya pendidikan.
Pemprov juga mendirikan 15 SMK semi-boarding dan tiga SMK boarding Jawa Tengah yang khusus untuk anak-anak tidak mampu secara finansial atau dari keluarga miskin. Dengan pendidikan, lanjut dia, tidak hanya menunda usia pernikahan sehingga memperpanjang rantai kemiskinan, tetapi juga membentuk pola pikir anak.
“Di sekolah ada yang namanya kewirausahaan, sekarang masuk dalam kurikulum yang terintegrasi. Jadi, anak nanti bisa ada pengembangan wirausaha,” kata Uswatun saat diwawancarai Solopos.com.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
