Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik dan militer, Salim Said, mengkritik keras Presiden Joko Widodo yang dinilainya dikuasai oligarki.
Akibat dikuasai oligarki itu, kata dia, Jokowi tidak leluasa berbuat yang terbaik untuk rakyat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Jokowi berutang banyak kepada kekuatan oligarki. Apa yang dihadapi Jokowi adalah pengutang-pengutang yang mengutanginya menjadi Presiden,” ujar pemikir yang hidup di tiga zaman sejak Orde Lama itu dalam perbincangan di kanal Youtube Akbar Faisal Uncencored, dikutip Solopos.com, Kamis (27/1/2022) malam.
Wartawan senior itu memberi contoh, salah satu bentuk ketidakberdayaan Jokowi menghadapi oligarki adalah diberikannya kekuasaan yang sangat besar kepada Luhut Binsar Panjaitan.
Selain menjabat sebagai Menteri Kooordinator Maritim dan Investasi, Luhut juga mendapat banyak pekerjaan teknis seperti koordinator penanganan Covid-19 hingga proyek kereta cepat Bandung-Jakarta.
Baca Juga: Salim Said Menilai Isu PKI Muncul Karena Khawatir Pelurusan Sejarah
“Tindakan Jokowi yang aneh misalnya memberi kekuasaan yang besar kepada Luhut. Itu harus dilihat sebagai orang-orang tersebut sedang menagih utang kepada Jokowi,” ujarnya.
Penulis buku Jokowi Menghadapi Debt Collector itu menyebut kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sangat buruk, bahkan mendekati era Orde Baru.
Pasalnya partai politik pendukung pemerintahan telah mencapai 82% dan tinggal menyisakan PKS dan Partai Demokrat sebagai oposisi.
“Kondisi sekarang tidak bagus, nyaris tidak ada oposisi. Prabowo dan Sandiaga Uno mengejutkan buat saya, bagaimana perasaan pendukung mereka yang dulu berjuang. Itu ada pimpinan PAN yang dulu ikut berjuang bersama Amien Rais tiba-tiba ikut ke pemerintahan. Itu kan parah, moral saja tidak ada,” katanya.
Baca Juga: Salim Said Sebut SBY Awali Kudeta Partai Demokrat, Mengapa?
Salim Said menuding saat ini Jokowi sedang mempraktikkan KKN yang menjadi musuh bagi reformasi. Praktik ini bisa terjadi karena secara politik, kekuatan pemerintahan hampir menyentuh angka 90 persen.
“Anak dan menantunya bisa menjadi wali kota ya karena dukungan dari partai-partai politik tadi. Ini bukan contoh yang baik. Reformasi kan melawan KKN, lah ini kok terang-terangan dipraktikkan. Anaknya (Gibran Rakabuming Raka) cuma punya pengalaman jualan martabak bisa jadi wali kota. Menantunya yang Medan tidak pernah terdengar tiba-tiba jadi wali kota. Ini konsolidasi yang melukai demokrasi di Indonesia,” sesalnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
