Salib Dipotong, Sultan: Tak Semua Paham Simbol Agama Dijamin Konstitusi

Solopos.com, JOGJA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X angkat bicara soal kasus pemotongan salib nisan di Purbayan, Kotagede, Jogja, belum lama ini yang menjadi viral. Sultan mengakui kasus itu muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat.

Sultan menyatakan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Albertus Slamet Sugihardi atas peristiwa pemotongan salib nisan di Purbayan, Kotagede, Kota Jogja. Dalam jumpa pers yang digelar di Balai Kota Jogja, Kamis (20/12/2018), Sultan menilai masalah tersebut menjadi viral karena ada pemahaman yang kurang dari masyarakat.

Raja Kraton Jogja itu menegaskan kasus di Kotagede harus menjadi pelajaran bersama bahwa agama dan simbol keagamaan dijamin oleh konstitusi. Sayangnya, tidak semua masyarakat memahami hal tersebut.

"Ini pembelajaran bagi semua, bagi saya. Bahwa agama dan simbol keagamaan dijamin dalam konstitusi. Itu kesimpulan yang saya ambil berdasarkan dialog dan pengetahuan yang saya pahami," katanya.

Dalam konteks ini, lanjut Sultan, masyarakat kurang tanggap sehingga hanya memikirkan bentuk praktis untuk kompromi. Dalam hal ini, warga membuat kompromi dengan keluarga almarhum dengan syarat tak menggunakan simbol salib di nisan.

Sultan juga meminta stakeholder atau pembina wilayah untuk mengingatkan warga apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan. "Kesepakatan warga itu baik, untuk menjaga harmoni di masyarakat. Itu dihargai. Tapi pembina wilayah harus ingat, kalau ada yang bertentangan dengan UU, diberitahu agar tidak keliru," katanya.

Kasus Kotagede menjadi viral karena dalam penerapan peristiwa itu menimbulkan prasangka adanya intoleransi ataupun aksi memojokkan seseorang yang tidak punya pilihan lain. Menurut Sultan, pemahaman warga belum tentu sama ketika melihat keadaan dan kondisi faktual.

"Memang ada kesepakatan antara warga dengan keluarga Slamet. Namun yang viral dan menjadi isu justru gambar salib yang dipotong. Kami memahami dan mengerti aturan konstitusi, tapi belum semua bisa paham masalahnya," kata Sultan.

Dia menilai surat kesepakatan warga dan keluarga adalah komitmen kebersamaan agar tidak menimbulkan gejolak. "Itu dilakukan karena waktu dan kondisi yang terbatas. Kesepakatan itu diambil tapi ada yang terlupa, yakni aspek kultural ngono yo ngono ning ojo ngono. Meskipun sebenarnya warga tidak mau seperti itu [berbuat intoleran]," kata Sultan.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom