Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten di RM Saraswati, Wonogiri, Jumat (3/5/2019). (Solopos/Cahyadi Kurniawan)

Solopos.com, WONOGIRI -- Saksi dari dua partai politik yakni Gerindra dan Nasdem menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR tingkat kabupaten yang digelar KPU https://soloraya.solopos.com/read/20190508/495/990506/perkara-money-politics-caleg-partai-golkar-wonogiri-gugur-karena-kurang-bukti" title="Perkara Money Politics Caleg Partai Golkar Wonogiri Gugur Karena Kurang Bukti">Wonogiri, Kamis-Senin (2-6/4/2019) lalu.

Saksi dari Partai Gerindra bersikap demikian karena mendapat instruksi dari calon anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jateng IV yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra, Ferry Joko Yuliantono. Sementara Nasdem menolak lantaran ragu terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPR, terutama saat rekapitulasi data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pracimantoro.

Partai Nasdem Wonogiri tak ingin disalahkan pengurus DPP Nasdem jika di kemudian hari proses tersebut bermasalah. Meski saksi kedua partai tidak menandatangani, hasil rekapitulasi tetap sah.

Pencermatan Solopos.com terhadap hasil scan formulir DB1-DPR, Rabu (8/5/2019), seluruh halaman yang terdapat kolom tanda tangan saksi Gerindra dan Nasdem kosong. Ketua DPC Partai Gerindra https://soloraya.solopos.com/read/20190507/495/990351/jadi-tersangka-money-politics-begini-tanggapan-caleg-gerindra-wonogiri-lambang-purnomo" title="Jadi Tersangka Money Politics, Begini Tanggapan Caleg Gerindra Wonogiri Lambang Purnomo">Wonogiri, Suryo Suminto, saat diwawancarai Solopos.com mengonfirmasi saksi Gerindra tidak menandatangani DB1-DPR.

Menurut dia saksinya tidak membubuhkan tanda tangan hanya pada DB1-DPR. Hal itu karena Gerindra Wonogiri mendapat instruksi dari Waketum agar tidak menandatangani DB1-DPR. Instruksi tersebut disampaikan secara lisan melalui telepon. Hanya, Suryo belum mengetahui instruksi itu atas nama pribadi atau atas nama partai.

“Kami menghormati Pak Ferry selaku Waketum, makanya kami melaksanakan instruksi itu,” kata Suryo yang juga calon anggota DPRD Wonogiri daerah https://soloraya.solopos.com/read/20190506/495/990078/caleg-dprd-wonogiri-dari-partai-gerindra-jadi-tersangka-money-politics" title="Caleg DPRD Wonogiri Dari Partai Gerindra Jadi Tersangka Money Politics">pemilihan (dapil) IV itu.

Ditanya alasan khusus yang melatarbelakangi munculnya instruksi, Suryo belum mengetahui secara pasti. Namun, berdasar informasi yang disampaikan Ferry melalui telepon, Ferry merasa ada sesuatu yang kurang pas atau tidak sesuai dengan harapan.

Atas hal itu dia berencana mengajukan gugatan atau jalur lain yang disediakan konstitusi. Menurut Suryo, instruksi Ferry juga berlaku untuk dua daerah lain di dapil Jateng IV, yakni Sragen dan Karanganyar.

“Kalau saya lihat perolehan suara Pak Ferry di Wonogiri cukup tinggi. Tapi kalau di Karanganyar dan Sragen bagaimana, saya belum tahu. Saya juga belum tahu Pak Ferry dapat kursi atau tidak,” imbuh Suryo.

Informasi yang didapat Solopos.com dari formulir DB1-DPR, Ferry meraup 7.255 suara di Wonogiri. Perolehan itu paling banyak dibanding caleg Gerindra lainnya. Sementara berdasar suara partai, Gerindra tercatat memperoleh 23.235 suara.

Tetap Sah

Terpisah, Ketua DPD Partai Nasdem Wonogiri, Sunyoto, membenarkan saksi Partai Nasdem tidak menandatangani formulir DB1-DPR. Hal itu karena dia merasa ragu dengan proses rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPR, khususnya saat rekapitulasi data dari PPK Pracimantoro yang saat itu menghadapi beberapa persoalan, seperti adanya kekeliruan data.

Sunyoto mengaku sebelumnya sudah berkonsultasi dengan pengurus Nasdem tingkat provinsi. Hingga akhirnya dia meminta saksi tidak menandatangani formulir DB1-DPR.

“Sebenarnya secara umum kami tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasinya. Saya hanya ragu. Kami tak ingin disalahkan pengurus pusat jika ternyata proses rekapitulasi dipermasalahkan di kemudian hari,” ucap Sunyoto.

Sementara itu, Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, tak mempermasalahkan sikap kedua partai tersebut. Menurut dia, meski ada pihak yang tidak menandatangani formulir DB1-DPR, hasil rekapitulasi tetap sah atau tidak membatalkan hasil rekapitulasi. Bagi Toto, hal itu bagian dari sikap politik yang sudah biasa terjadi.

“Gerindra dan Nasdem hanya tak tanda tangan di DB1-DPR, selebihnya ditandatangani. Saksi partai lainnya menandatangani hasil rekapitulasi. Artinya, semua menerima,” kata Toto.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten