SOLO–Aturan yang tercantum dalan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) dinilai merugikan perguruan tinggi swasta (PTS). Pasalnya, ada beberapa poin dalam RUU PT yang lebih menguntungkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan tidak berpihak kepada PTS.
Direktur Pascasarjana Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Dr Winarti, mengungkapkan di dalam RUU PT pasal 76, diatur tentang penerimaan mahasiswa baru. Isinya, penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi, dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Bila hal itu terjadi, PTN bebas melakukan pendaftaran mahasiswa baru hingga beberapa kali. Kebijakan itu dinilai akan mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di PTS.
Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun
“Itu hanya salah satu contoh tentang ketidak berpihakan pemerintah kepada PTS,” jelasnya saat memberikan orasi ilmiah berjudul Mengkritisi Arah Kebijakan Pendidikan dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Global pada acara Dies Natalis ke-32 Unisri di Auditorium Unisri, Kamis (21/6/2012).
Menurut Winarti, penanganan PTS yang dilakukan pemerintah selama ini masih terasa setengah hati. Dalam pembinaan sistem pendidikan nasional, perlu dipikirkan bagaimana PTS dapat berkembang dengan bimbingan pemerintah, namun tidak mematikan potensi yang dimiliki PTS. Pasalnya PTS adalah aset nasional yang dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan amanat UUD 1945, yaitu mencerdaskan bangsa.
Menurut World Economi Forum (MEF), daya saing global Indonesia menempati urutan ke-46 diantara 142 negra di dunia. Di tingkat Asia, Indonesia masih kalah dengan Singapura yang menempati peringkat kedua, Malaysia peringkat ke-21 dan Thailand di peringkat ke-39.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
