SOLOPOS.COM - Yusril Ihza Mahendra (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sependapat dengan usulan pengembalian proses pemilihan kepada daerah dikembalikan ke DPRD.

Dia beralasan pengawasan terhadap kepala daerah hasil pemilihan DPRD yang terlibat praktik korupsi justru lebih mudah.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kalau satu kabupaten anggota DPRD ada 30 orang, akan lebih mudah mengawasinya. Kalau pimpinan partainya disuap, lebih mudah menangkapnya. Daripada menangkap orang-orang kecil yang terima uang Rp20.000-Rp100.000,” kata Yusril di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Pola susahnya pengawasan praktik politik uang dia gambarkan dalam pilkada langsung. “Sekarang begitu banyak uang diberikan di serangan fajar, pengawasannya dan penindakannya akan lebih susah,” ujar politikus PBB ini.

Alasan lainnya adalah efisiensi biaya. Dibandingkan dengan pilkada langsung seperti saat ini, biaya terlalu besar dikeluarkan negara. Namun, dia tidak merinci berapa besaran yang dimaksudnya itu.

“Kalau biaya terlalu besar, membuka peluang untuk terjadinya korupsi, kalau dipilih DPRD, kalau menyuap pimpinan partai atau pimpinan DPRD kan akan lebih mudah diawasi,” beber Yusril.

Selain itu, pengembalian Pilkada ke DPRD akan menjadi lebih sederhana. “Pilkada dikembalikan ke DPRD akan lebih simpel, tidak melibatkan banyak rakyat dalam politik,” ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya