Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat menyatakan akan menentukan sikap terkait dengan RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sedang menimbang dua opsi di tengah perdebatan penyelenggaraan pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD.
Opsi pertama yaitu tetap menyelenggarakan pilkada secara langsung dengan catatan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi. Kedua, varian lain misalnya dengan tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur secara langsung, tetapi menyelenggarakan secara langsung pemilihan bupati/wali kota.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu dikemukakan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat setelah melihat perdebatan keras terkait RUU Pilkada baik di DPR maupun media massa.
“SBY pribadi, kalau kita ingin melaksanakan pilkada langsung itu yang harus dijaga, tetapi tidak boleh itu saja karena ada kelemahannya. Itu yang sedang dipikirkan mudah-mudahan kami dalam 1-2 hari ini bisa mengambil posisi yang tegas dan tepat. Kami tidak akan ikut-ikutan,” ujarnya dalam sebuah wawancara video yang diunggah melalui Youtube, Minggu (14/9/2014) malam.
SBY mengemukakan ada dua aspek penting yang dilihat oleh PD. Pertama, ujarnya, sistem pemilihan langsung sudah berjalan selama 10 tahun sehingga rakyat sudah terbiasa. Di sisi lain, pilkada langsung sejalan pula dengan sistem presidensial di mana rakyat memilih Presiden secara langsung.
“Hal itu berbeda dengan sistem parlementer. Dengan demikian, kalau kita kembali pada pilihan kita buah reformasi tentunya pilihan pilkada langsung perlu dijaga dan dipertahankan,” ujar SBY.
Namun demikian, dia menambahkan ada aspek lain yang perlu menjadi perhatian. Yakni aspek penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengiringi proses pilkada langsung.
SBY memaparkan antara lain penggunaan uang tidak jelas atau money politic, manuver politik dari calon terpilih dengan memutasi pejabat-pejabat daerah, bahkan sampai keluar dari pemerintahan karena tidak mendukung pencalonannya, hingga bentrokan politik secara horizontal karena kekalahan calon jagoannya.
“PD berpikir, misalnya bagaimana kalau kita masih mempertahankan sistem pilkada langsung tetapi penyakit tadi kita hilangkan dengan misalnya UU baru dengan UU yang tegas dan jelas,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
