RUU PILKADA : Politik Uang, Pemilihan Langsung Dinilai Lebih Sulit Diawasi

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/dok)

Kanalsemarang.com, SEMARANG- Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiyono menilai potensi terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD sebenarnya bisa dicegah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Sekarang kan berbeda dengan dulu. Sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semuanya bisa disadap, telepon seluler (ponsel), dan sebagainya. DPRD tidak akan berani main-main,” katanya seperti dikutip Antara, Kamis (25/9).

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan penyelenggaraan pilkada tidak langsung memang berpotensi menimbulkan politik transaksional di kalangan DPRD karena mereka yang memilih kepala daerah.

Namun, Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kecamatan Tugu itu mengingatkan, kondisi dan situasi politik sekarang berbeda dengan dulu ketika masih menganut sistem pilkada tidak langsung.

“Kalau sampai ada permainan di DPRD maka KPK pasti akan mengendus. Mudah sekali pengawasannya karena kan di lingkup dewan. Apa DPRD akan berani main-main? Semuanya kan dalam pantauan KPK,” katanya.

Ia mengatakan pengawasan politik uang dalam sistem pilkada langsung sebenarnya justru lebih susah karena objek pengawasannya lebih luas, yakni rakyat di seluruh daerah yang bersangkutan.

Dalam memilih kepala daerah, kata dia, persoalan sebenarnya tidak bergantung calonnya dikenal atau tidak oleh masyarakat, tetapi bergantung pada apa yang dikerjakannya untuk masyarakat.

“Namun, apa pun keputusannya, apakah tetap pilkada langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD, semuanya tetap terbaik untuk rakyat. Semua keputusan kan pasti ada pertimbangannya,” katanya.

Kalau nantinya pemilihan kepala daerah dikembalikan pada sistem tidak langsung, kata dia, seluruh instrumen pendukungnya, terutama regulasi, harus disiapkan agar berjalan lebih baik lagi.