SOLOPOS.COM - Ketua DPD Irman Gusman dan Wapemred Solopos Suwarmin (Rini Yustiningsih/JIBI/Solopos)

Solopos.com, BOYOLALI — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 yang kini kembali terpilih sebagai anggota DPD 2014-2019, Irman Gusman, menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD karena tidak demokratis. Dia bersikeras mempertahankan pelaksanaan pilkada yang langsung ditentukan oleh rakyat.

“Terus terang DPD dari awal menginginkan Undang-Undang Pilkada itu tetap pemilihan langsung oleh rakyat. Karena di sana itu fungsi kedaulatan rakyat. Nah, terus terang kami kecewa dengan apa yang dilakukan beberapa fraksi yang mengembalikan pilkada ini kepada perwakilan [DPRD],” kata Irman Gusman saat dijumpai wartawan sebelum mengisi seminar Eksistensi DPD dalam Meretas Jejaring Forum di Horison Villa and Golf Gambir Anom, Boyolali, Minggu (7/9/2014).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Irman Gusman menilai pilkada melalui DPRD dilatarbelakangi motif politik praktis oleh sejumlah kalangan. Mekanisme pilkada tersebut dinilainya menyalahi semangat demokrasi yang sudah dibangun sejak pascareformasi 1998 lalu.

“Tidak menutup kemungkinan pilkada diserahkan DPRD terjadi money politic. Demokrasi yang sedang kita bangun secara bertahap ini malah artinya mengalami kemunduran lagi. Kedauatan rakyat dirampas dengan berbagai kepentingan politik,” ujar Irman.

Irman Gusman menambahkan alasan pemborosan anggaran karena pilkada langsung tidak bisa diterima. Efisiensi anggaran pilkada langsung bisa dilakukan dengan melakukan pilkada serentak.

“Kalau alasananya pemborosan anggaran kan kita sudah mencoba melakukan efisiensi dengan pilkada serentak pada 2018 dan 2019 nanti. Sudah dijawab itu. Jangan segera langsung membalikan [jadi Pilkada diserahkan DPRD]. Ini sesungguhnya enggak ada alasan,” imbuh Irman yang saat itu juga didampingi anggota DPD lainnya, Bambang Sadono dan Denty Ekawidi Pratiwi.

Pengalaman pilkada langsung selama ini, lanjut Irman, telah menghasilkan perubahan baik di berbagai daerah. Dia mencontohkan kepala daerah yang dipilih secara langsung, yakni Joko Widodo (Jokowi) yang kini terpilih menjadi presiden. Hal tersebut sebagai bukti bahwa keberhasilan pilkada langsung oleh rakyat dapat melahirkan bibit pemimpin nasional.

“Kita tetap bawa ke Mahkamah Konstitusi [MK] untuk judicial review. Kalau enggak ada pilkada [langsung], saya rasa enggak ada seorang Jokowi. Buat kami DPD, kehadirian Jokowi sebenarnya adalah bentuk lain kemenangan daerah yang bisa melahirkan pemimpin. Lebih baik saat ini parpol fokus meningkatkan kualitas kaderisasi. Bangunan parpol penting selaras dengan peningkatan kualitas demokrasi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Panitia seminar dari Lembaga Patriot Bangsa, Dewi Ritaningsih, mengatakan tujuan seminar yang dihadiri oleh puluhan orang dari perwakilan lembaga dari organisasi masyarakat (Ormas), LSM, akademisi, pengusaha, dan tokoh agama se-Soloraya tersebut untuk membentuk jejaring atau rumah aspirasi.

“Rumah aspirasi ini sebagai tempat atau wadah Ormas atau LSM se-Seoloraya untuk bisa menyampaikan aspirasi atau mengangkat isu lokal kedaerahan yang nanti dikemas oleh perguruan tinggi menjadi sebuah kajian. Sehingga, kajian itu menjadi bahan matang untuk akses wakil-wakil daerah, baik itu DPRD atau DPD membahas persoalan daerah dan mengangkat sebagai sebuah kebijakan,” ujar dia kepada Solopos.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya