RUU PILKADA : Bima Arya dan Ridwan Kamil Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ini Reaksi Partai

Solopos.com, JAKARTA — Bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Wali Kota Bogor, Bima Arya, menolak pilkada lewat DPRD. Elite PAN, partai yang mengusungnya, pun bereaksi keras terhadap sikap Bima Aria.

Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad bereaksi keras terhadap penolakan Bima. “Kalau saya, harusnya mundur dulu kalau mau bertentangan dengan partai,” kata Joncik Muhammad kepada Detik, Kamis (11/9/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Joncik tak setuju Bima “mendeklarasikan” sikap menentangnya. Seharusnya Bima membahas ketidaksetujuannya di internal partai terlebih dahulu. “Semestinya, Bima sebagai pengurus DPP membicarakan hal itu dalam rapat partai. Tapi di rapat harian terakhir Bima enggak datang,” ujarnya.

Namun PAN belum memiliki sikap resmi terhadap para kepala daerahnya yang ikut menolak pilkada lewat DPRD. Keputusan soal kemungkinan pemberian sanksi baru akan dibahas nanti malam. “Nanti malam ada rapat di DPP pukul 20.00 WIB,” ujar Joncik.

Bima sendiri sudah menyatakan siap menerima sanksi dari PAN. Dia berkukuh menolak pilkada lewat DPRD karena menilai sistem itu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya.

“Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai,” kata Bima Arya di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari ini.

Sementara itu, reaksi berbeda diterima Wali Kotan Bandung, Ridwan Kamil. Sikap Ridwan tidak mendapat reaksi berlebihan dari dua partai pengusungnya, Gerindra dan PKS. Bedanya dengan Ahok, Ridwan tidak menjadi kader partai.

“Nggak apa-apa, perbedaan itu biasa saja. Beda sama Ahok. Kami menyikapinya biasa saja,” ujar Ketua DPP Gerindra Desmon Junaidi Mahesa kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Desmon mengatakan Gerindra akan membahas soal RUU Pilkada ini dua pekan lagi. “Kita masih berkabung. Nanti paling sesudah berkabung, rapat partai dilakukan 2 minggu lagi. Kita rapat rutin biasa, mungkin salah satu agenda membahas ini [kepala daerah yang menolak Pilkada lewat DPRD],” lanjutnya.

Baginya yang terpenting saat ini adalah menentukan struktur partainya pasca wafatnya Ketum Gerindra Suhardi beberapa waktu lalu. Desmon tak mau ambil pusing soal banyaknya kepala daerah yang menolak Pilkada lewat DPRD.