RUU PILKADA : Ahok Tak Sendiri, Asosiasi Wali Kota/Bupati Tolak Pilkada Lewat DPRD

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mundur dari Gerindra, tak sendirian menolak pilkada melalui DPRD dalam RUU Pilkada. Hari ini, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat koordinasi luar biasa untuk menolak pilkada melalui DPRD.

Bupati Solok, Syamsu Rahim, juga menyatakan menolak pilkada lewat DPRD. Syamsu yang merupakan kader Partai Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.

Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

“Silakan saja [dipecat]. Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota dewan,” kata Syamsu Rahim saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Apkasi dan Apeksi menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014), dikutip Detik.

Syamsu Rahim mengatakan, jika pilkada lewat DPRD, maka calon kepala daerah harus mengeluarkan uang sangat besar. Hal ini menurutnya sangat berbahaya karena bisa membuat seseorang menjabat untuk mengembalikan uang kampanyenya bukan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita harus membeli partai, kita harus membayar anggota dewan. Setiap kita mengesahkan perda nanti selalu ada negosiasinya. Dalam pengalaman Orde Baru kan demikian, bahwa kita ini sebagai kepala daerah dijadikan objek, dijadikan ATM oleh anggota dewan yang mana mereka merasa berjasa,” ujar Syamsu.

Pengalaman Syamsu Rahim mengikuti beberapa kali pilkada membuat dia tahu jika DPRD yang memilih kepala daerah, maka si calon harus memiliki modal yang kuat. Jika tidak, jangan harap bisa terpilih.

Syamsu mengisahkan pada 2003 di Sawah Lunto saat mencalonkan diri, dia diminta untuk memberikan Rp250 juta oleh anggota dewan. Namun karena tidak memberikan uang tersebut, Syamsu Rahim harus rela menerima kekalahan. Namun setelah Pilkada dipilih langsung oleh rakyat akhirnya Syamsu berhasil terpilih.

“Ketika anggota dewan memilih, itu uang. Partai dibeli, anggota dewan dibeli, akhirnya kalah karena dihimpit oleh orang lain yang lebih besar, tapi ketika rakyat yang memilih saya, satu kali menjadi ketua DPRD, satu kali jadi walikota, sekarang jadi bupati, itu hal yang berbeda. Rakyat melihat figur, kalau DPRD yang memilih itu ukurannya uang,” terangnya.

Perdebatan soal metode Pilkada ini tengah ramai dibahas di DPR setelah Koalisi Merah Putih berbalik arah dengan mendukung Pilkada lewat DPRD. Bahkan gara-gara hal ini Wagub Ahok keluar dari Gerindra karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan partai besutan Prabowo Subianto itu.

Sementara itu, rapat luar biasa Apkasi dan Apeksi menghasilkan kesepakatan untuk menolak pilkada lewat DPRD dan membuat lima rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Umum APEKSI yang juga Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, bertindak membacakan lima rekomendasi itu.

Berikut lima rekomendasi Apkasi dan Apeksi:

1. Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.
2. Sepakat bahwa perlu adanya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis.
3. Peserta sepakat sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah.
4. Jika mayoritas keinginan partai di DPR RI tidak berubah APKASI dan APEKSI meminta pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kemendagri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada.
5. Selanjutnya jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan, APKASI dan APEKSI akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
6. Rekomendasi itu akan disampaikan ke Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Lalu ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI, Menko Polhukam, Mendagri, Menkum HAM, bupati seluruh Indonesia selaku aggota APKASI, dan Wali Kota seluruh Indonesia selaku anggota APEKSI.