Solopos.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama alias Ahok, memilih keluar dari partai politik yang mengusungnya, Partai Gerindra, apabila Rancangan Undang-undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi UU.
Ahok yang tercatat sebagai politisi Partai Gerindra menilai pilkada melalui DPRD justru akan menambah subur praktik money politics. “Kalau emang sampai jadi, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ini justru money politics dan rakyat semakin dicuekin. Tiap tahun kepala daerah bisa diperes, jadinya kerjaan kepala daerah cuma nyervis DPRD aja, enggak ngurusin rakyat,” katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Ahok menjelaskan bahwa seorang calon kepala daerah menghabiskan lebih banyak uang apabila mencalonkan diri melalui parpol. Terkait alasan pilkada melalui DPRD untuk menghemat anggaran, mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan kesejahteraan masyarakat tidak dipengaruhi adanya pilkada langsung maupun melalui DPRD.
“Kalau kita ukur, rakyat itu jadi lebih sejahtera dengan adanya pemilukada? Enggak kan. Kalau memang enggak, memangnya dulu iya? Substansinya itu sebenarnya jangan sampai ada pejabat yang korupsi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ahok juga menyatakan dirinya tidak setuju pilkada melalui DPRD. Sementara itu, RUU Pilkada sedang digodok di DPR. Fraksi-fraksi anggota Koalisi Merah Putih kompak mendukung pilkada oleh DPRD.
Fraksi yang mendukung yaitu Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS, Gerindra dan Golkar dengan alasan menghemat biaya, mempermudah penyelesaian sengketa, dan mempersempit ruang korupsi. Sedangkan PDIP, PKB, dan Hanura, menolak dengan argumen menjujung demokrasi, pembahasan yang belum matang, serta tidak sesuai dengan konstitusi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
