RUU PILKADA : Ada Kemungkinan Anggota Fraksi Golkar Membelot Dukung Pilkada Langsung

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan soliditas anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar tak bisa dijamin menjelang pengesahan RUU Pilkada dalam rapat paripurna DPR hari ini.

“Biasanya di menit-menit terakhir Golkar solid. Namun kali ini tidak bisa dijamin karena sudah diujung akhir masa jabatan anggota DPR RI,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014), dikutip Antara.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jika partai pun mendisiplinkan tangannya tidak sampai karena hanya tinggal hitungan hari. Sehingga saya tidak bisa prediksi apakah solid di Golkar atau tidak,” imbuhnya.

Ia memperkirakan, semua partai pun belum tentu solid, begitu juga dengan PDIP. “Karena dua varian ini langsung dan tidak langsung, sama-sama memiliki bobot argumentasi dan pendirian yang kokoh,” ujarnya.

Adanya pembelotan yang mungkin dilakukan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, kata Priyo, juga dibicarakan oleh Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical. “Pak Ical pun memberitahu saya dan mendiskusikan soal adanya pembelotan di partai Golkar saat pengambilan keputusan di rapat paripurna terkait RUU Pilkada. Selain itu kami pun saling bertukar pikiran dan saling memberikan saran,” kata Priyo.

Hari ini RUU Pilkada akan disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Kemarin, Komisi II DPR dalam rapat internal mereka memutuskan untuk membawa tiga opsi terkait pemilihan kepala daerah yang termaktub dalam RUU Pilkada yang akan diputuskan dalam rapat paripurna.

Opsi pertama adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (didukung oleh Fraksi PDIP, PKB dan Hanura). Opsi kedua adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD (didukung oleh Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP). Opsi ketiga adalah pemilihan kepala daerah secara langsung tapi harus ada 10 syarat (diusung oleh Partai Demokrat).