Peluncuran BRT Trans Jateng oleh Gubernur Ganjar Pranowo di Terminal Bawen, Kabupaten Semarang, Jumat (7/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Wisnu Adhi N.)

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 35 kabupaten dan kota. Rata-rata, kenaikan upah di seluruh Provinsi Jawa Tengah hanya 8,57% di atas ketetapan Kemenaker yang hanya 8,51%.

Namun, bagi Pemprov Jateng kenaikan UMR yang hanya 8,57% itu masih tertutupi dengan ketersediaan kebutuhan hidup yang lain. Sejumlah fasilitas diklaim telah diberikan kepada buruh, di antaranya transportasi murah Rp1.000 dengan moda transportasi umum Trans Jateng dan sejumlah rusunawa.

Saat ini, sudah ada tiga koridor Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng yang beroperasi, yakni rute Semarang-Bawen, Purwokerto-Purbalingga, dan Semarang-Kendal. Dalam waktu dekat, beberapa jalur lain diklaim Humas Pemprov Jateng akan segera dilayani transportasi nyaman dan murah ini.

Selain itu, sejumlah rusunawa khusus untuk buruh juga sudah dibangun di provinsi ini. Di antaranya Rusunawa Jrakah Kota Semarang, Rusunawa Gedanganak Kabupaten Semarang, Rusunawa Tempuran dan Gunung Pring di Magelang, serta Rusunawa Mojosongo di Boyolali.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan sebenarnya banyak buruh yang menuntut upah tinggi karena ada banyak persoalan di belakang mereka. Dirinya pernah menanyakan dan ternyata ada banyak hal yang membuat mereka khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan upah yang minim.

"Saya tanya, apa problemnya? Ternyata soal kesehatan, perumahan, transportasi, pendidikan menjadi faktor utama. Maka negara harus hadir dan melakukan intervensi," kata Ganjar, Jumat (22/11/2019).

Demi mengelola kesehatan, saat ini sudah ada BPJS Kesehatan yang mengaver para buruh. Ganjar juga sudah mengusulkan, agar iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak dinaikkan pemerintah pusat.

Sementara untuk pendidikan, sudah ada program pemerintah yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan. Mereka yang benar-benar kurang mampu, didorong agar mendapatkan fasilitas itu.

"Soal transportasi dan perumahan juga sudah kami dorong. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BPJS untuk memperbanyak perumahan untuk buruh. Saya juga sudah minta ke Kementerian Perhubungan untuk penambahan bus BRT sebagai subsidi kami ke buruh tentang transportasi murah dan nyaman," imbuhnya.

Bukan hanya penyediaan fasilitas fisik, hal non fisik juga menjadi perhatian Ganjar. Salah satunya adalah menjaga inflasi di Jawa Tengah agar tidak tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok dapat selalu stabil.

"Inflasi ini selalu kami jaga agar tetap stabil. Berbagai sistem sudah kami buat termasuk aplikasi Sihati untuk memantau perkembangan harga di pasaran dan memastikan stok aman dan tetap terjangkau," katanya.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jateng tersebut cukup diapresiasi oleh para buruh. Meski belum optimal dan belum dapat mengaver seluruh kebutuhan buruh yang ada di Jawa Tengah, namun langkah tersebut dinilai sudah progresif.

"Itu langkah yang bagus, namun fasilitas-fasilitas semacam itu harus ditambah," kata Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin.

Hal senada disampaikan Ketua DPD KSPN Kota Semarang, Heru Budi Utoyo. Menurut Heru, ke depan yang diharapkan buruh adalah rumah murah.

Menurutnya pembangunan rumah murah untuk buruh sangat penting agar para buruh tidak harus membayar sewa setiap bulannya. Dengan rumah murah itu, buruh dapat mencicil sebagai rumah milik sendiri.

"Penambahan trayek Trans Jateng juga harus diperluas sampai ke seluruh akses perusahaan dimana buruh bekerja. Agar nantinya, buruh dapat memanfaatkan fasilitas itu dan tidak perlu mengeluarkan cost lebih besar untuk transport," katanya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Bisnis


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten