RUSUNAWA SOLO : Pemkot Solo Akan Inventarisasi Penghuni Rusunawa

Rusunawa Solo, inventarisasi untuk memastikan kelayakan penghuni rusunawa.

Solopos.com, SOLO--Pemerintah Kota (Pemkot) akan menginventarisasi seluruh penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kota Bengawan. Inventarisasi dilakukan untuk memastikan kelayakan penghuni rusunawa.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Pelaksana Harian (Plh) Penjabat (Pj) Wali Kota Solo Budi Yulistianto mengatakan inventarisasi diperlukan karena tidak selamanya penghuni akan tinggal di rusunawa. Ia meminta Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengkaji dan inventarisir penghuni rumah untuk keluarga kurang mampu tersebut. Selama ini belum ada kajian serupa untuk mengetahui tingkat ekonomi maupun jumlah keluarga penghuni rusunawa.

“Minat masyarakat Solo untuk tinggal di Rusunawa cukup tinggi. Semua rusunawa yang ada saat ini, mulai dari Begalon I, II, Semanggi, Jurug, Kerkov, dan juga Mojosongo kondisinya juga penuh,” katanya ketika dijumpai Solopos.com di Balai Kota, Kamis (21/1/2016).

UPTD Rusunawa bahkan mencatat ada ratusan warga miskin yang masuk daftar tunggu untuk menghuni rusun. Atas kondisi ini, Budi menilai perlunya inventarisasi penghuni untuk mengetahui kondisi riil warga di Rusunawa. Menurutnya hal itu penting, mengingat tidak seterusnya penghuni Rusunawa terus tinggal di lokasi tersebut.

“Mereka yang status ekonominya sudah naik ya jangan tinggal di Rusunawa terus. Jadi tempat Rusunawanya bisa ditempati warga kurang mampu lainya,” katanya.

Budi mengatakan Pemerintah Pusat hingga kini terus mengucurkan bantuan pembangunan Rusunawa. Seperti pada tahun ini, Pemkot  akan mendapat dua unit Rusunawa di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Mojosongo. Budi mengakui kebutuhan Rusunawa di Solo masih sangat tinggi. Terlebih Pemkot akan merelokasi warga bantaran Kali Pepe yang bakal terdampak pembangunan Bendung Karet Tirtonadi.

Kepala DPU Solo Endah Sitaresmi Suryandari mengatakan tidak mudah meminta penghuni keluar dari Rusunawa. Ia pun mengaku kesulitan memantau perkembangan ekonomi penghuni Rusunawa. “Kami kesulitan mendata secara detail mana penghuni yang masih layak, mana yang sudah tidak layak tinggal di Rusunawa,” kata Sita.

Sita berharap penghuni memiliki kesadaran untuk tidak tinggal selamanya di Rusunawa. Hingga saat ini juga belum ada aturan yang mewajibkan penghuni setelah sekian tahun harus keluar dari Rusunawa. Selain itu Pemkot belum memiliki kajian terkait status ekonomi para penghuni rusunawa.

Padahal kajian itu diperlukan guna kelayakan masing-masing penghuni untuk tinggal di rumah susun, terutama dari segi ekonomi. “Sejauh ini, kami belum memiliki data detil tentang status ekonomi penghuni rusunawa,” katanya.