RUSUNAWA GUNUNGKIDUL : Tarif & Fasilitas Karangrejek Belum Mampu Dongkrak Peminat

Rusunawa Gunungkidul masih sepi peminat.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Keberadaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Karangrejek, di Desa Karangrejek, Wonosari kurang diminati warga. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang ingin tinggal di tempat tersebut.

Promosi Pramudya Kusumawardana Bukti Kejamnya Netizen Indonesia

Pendaftaran calon penghuni rusunawa sudah dimulai sejal awal Februari lalu. Namun hingga Selasa (6/6/2017), baru ada 11 pendaftar yang mengembalikan berkas. Padahal fasilitas rusunawa yang terdiri dari dua blok itu memiliki kapasitas 196 penghuni.

Kepala Seksi Rusunawa, Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Nurgiyanto mengatakan, calon penghuni Rusunawa Karangrejek masih minim. Pasalnya dari kapasitas 196 hunian, baru ada 84 warga yang berminat. Namun dari jumlah tersebut, baru sebelas pendaftar yang mengembalikan berkas pendaftaran.

Menurut dia, belum terpenuhinya kuota di rusunawa, maka proses pendaftaran terus dibuka hingga sekarang.

“Kuotanya masih ada dan kami masih melayani pendaftaran,” kata Nurgiyanto kepada wartawan, Selasa (6/6/2017).

Diakui Nurgiyanto, dari sisi peminat sebenarnya banyak yang menanyakan. Namun kebanyakan yang bertanya berasal dari kalangan PNS sehingga tidak bisa dilayani karena peruntukan rusunawa bagi      warga kurang mampu.

“Kami ingin bangunan senilai Rp26 miliar itu sesuai peruntukan sehingga tidak menyalahi aturan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, permasalahan rusunawa bukan hanya pada calon penghuni. Namun masih ada beberapa permasalahan lain yang harus diselesaikan, seperti besaran tarif hingga perbaikan fasilitas rusunawa yang masih belum baik.

“Semua jadi perhatian kami dan akan diselesaikan. Mudah-mudahan pada Juli mendatang, rusunawa sudah dapat dihuni,” katanya lagi.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto. Menurut dia, dari sisi fisik masih banyak yang perlu diperbaiki sehingga penghuni rusunawa dapat diberikan rasa aman dan nyaman.

Selain itu, sambung Purwanto, keberadaan rusunawa juga masih belum memiliki tarif resmi. Pasalnya hingga saat ini, ia mengaku anggota dewan belum diberikan draf besaran tarif untuk mendapatkan persetujuan.

“Saya sudah coba mengecek, tapi draf itu belum ada. Kalau benar sudah dikirim, maka kami siap membahas dan memberikan persetujuan,” katanya.

Menurut dia, persetujuan untuk besaran tarif sewa rusunawa tidak lepas dari kesepakatan bersama antara pemkab dan anggota dewan  saat membahas Perda tentang Pengeloalaan Aset Daerah. “Di dalamnya belum dimasukan tarif rusunawa karena saat dibahas belum dapat dioperasikan. Jadi saat pembahasan ada kesepakatan saat akan menentukan tarif sewa harus mendapatkan persetujuan dari DPRD,” kata Politikus Gerindra.