Rusunawa Boyolali akan dibangun di Jl Perintis Kemerdekaan dan diperuntukkan untuk buruh.
Solopos.com, BOYOLALI–Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memiliki rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) buruh mulai mendapatkan titik terang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai mengukur dan mengambil sampel tanah di lokasi yang akan dijadikan rusunawa.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Purwanto, mengatakan Pemkab Boyolali mendapatkan proyek pembangunan rusunawa buruh dari Kementerian PUPR tahun ini. Sebelumnya Pemkab pernah mengajukan pembangunan rusunawa buruh pada awal 2015 ke pusat tetapi terganjal soal status tanah.
“Lokasi pembangunan rusunawa buruh berada di sebelah sisi selatan Markas Yonif 408 yang ada di Jl. Perintis Kemerdekan Kota Boyolali,” ujar Purwanto saat dihubungi Solopos.com, Jumat (26/2/2016).
Purwanto mengatakan kali pertama mengajukan pembangunan rusunawa tanah belum ada sertifikatnya. Sekarang tanah tersebut menjadi tanah hak pakai (HP) dimana dalam penggunaannya Pemkab harus izin ke pusat sebagai pemilik tanah resmi. Setelah status tanah seluas sekitar 2 hektar sampai 3 hektare itu sudah jelas, dari perwakilan Menteri PUPR datang di Boyolali awal Februari lalu untuk mengecek lokasi.
“Petugas dari Kementerian PUPR mengukur dan mengambil sampel tanah untuk dijadikan landasan dalam membuat struktur bangunan rusunawa buruh,” kata dia.
Kementerian PUPR, kata dia, membuat rusunawa dua twin block dengan masing-masing twin block terdiri atas lima lantai. Sementara untuk ukuran apakah tipe 24 atau tipe 36 dan berapa jumlah kamar belum ada kejelasan.
“Kami memberikan pertimbangan kepada tim survei agar pembangunan rusunawa buruh cukup dibangun dua sampai tiga lantai. Kalau terlalu banyak lantai kurang diminati buruh,” kata Purwanto.
Pemkab, kata dia, mengusulkan agar rusunawa buruh dibangun tiga twin block dengan masing-masing blok terdiri atas dua lantai. Hal itu disesuaikan dengan kondisi geografis masyarakat Boyolali yang tidak terlalu suka bangunan yang terlalu tinggi.
“Kami hanya memberikan masukan kepada Kementerian PUPR. Semua teknis pembangunan mulai anggaran, lelang, dan pembuatan detail engineering design (DED) ditangani langsung dari pusat,” kata dia.
Ia mengatakan program rusunawa merupakan bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), satu juta rumah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati rumah untuk sementara waktu.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Bangunan dan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU dan ESDM) Boyolali, Kunawi, mengatakan DPU hanya sebatas membantu dalam hal teknis pembangunan rusunawa buruh. Di Jateng yang mendapatkan program ini adalah Kabupaten Pati, Semarang, dan Boyolali.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
