SOLOPOS.COM - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menghadiri Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). (JIBI/Solopos/Antara/Hafidz Mubarak A.)

Munculnya rumor bahwa Antasari Azhar akan menjadi Jaksa Agung ditanggapi anggota DPR.

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan bahwa secara etis sulit bagi mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar untuk menduduki jabatan publik sebagai Jaksa Agung meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya hak prerogatif untuk mengangkatnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tanggapan itu disampaikan Arsul terkait rumor yang menyebutkan Antasari akan diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi setelah merapat ke PDIP. Pengangkatan anggota kabinet termasuk Jaksa Agung adala hak prerogratif Presiden. Oleh karena itu, siapapun yang akan ditunjuk oleh Jokowi sebagai pembantunya di kabinet adalah hak dirinya untuk menetapkan.

“Yang namanya anggota kabinet itu hak prerogatif presiden, termasuk soal Jaksa Agung. Kalau mau mengangkat Antasari yah itu hak presiden, tapi kan di sisi lain harus dilihat juga karena Antasari mengajukan grasi dan grasi,” ujarnya, Selasa (31/1/2017).

Menurut Arsul, status Antasari sebagai pemohon grasi menunjukkan dia mengaku bahwa dirinya bersalah dan meminta pengurangan hukuman melalui grasi. Karena itu, menurutnya, jika Antasari diangkat jadi Jaksa Agung akan memunculkan persoalan etika.

”Jadi memang tidak ada larangan, tapi akan jadi pertanyaan moral bagi masyarakat. Kalau untuk jadi pimpinan daerah dan anggota DPR, memang ada aturan harus menunggu dulu 5 tahun,” ujarnya.

Ditanyakan apakah ada deal antara Jokowi dan Antasari dalam memberikan grasi itu, Arsul mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan karena Jokowi berhak menemui siapapun juga. ”Dulu kan Jokowi juga menerima pihak yang dituduh membakar mesjid di Tolikar, Papua. Yah bebas saja,” ujarnya.

Arsul berpandangan bahwa Jokowi juga tidak perlu menjelaskan alasannya memberikan grasi kepada Antasari. Sebelumnya, selain bertemu Jokowi, Antasari terlihat mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot) dalam Debat Pilkada DKI Jakarta baru-baru ini. Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan siap menerima Antasari menjadi kader PDIP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya