RUMAH TAK LAYAK HUNI : Butuh Waktu 22 Tahun Tangani RTLH di Jogja

Rumah tidak layak huni di Jogja mencapai ribuan unit dan butuh 22 tahun untuk menanganinya

Harianjogja.com, JOGJA-Pemerintah Kota Jogja hanya mampu merenovasi 150-156 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Kota tiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran. Padahal jumlah RTLH mencapai 3.304 unit.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Jika melihat anggaran penanganan RTLH baru selesai dalam jangka 22 tahun,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja, Hendra Tantular, di ruang kerjanya, Jumat (26/2/2016) pekan lalu.

Hendra mengatakan tahun ini 156 RTLH yang tersebar di 16 kelurahan akan direhab melalui APBD murni 2016. Anggaran rehabilitasi tiap RTLH Rp12 juta. Upaya merehab RTLH merupakan bagian dari penanganan kawasan permukiman kumuh.

Menurutnya, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Jogja Nomor 393 Tahun 2014 bahwa kawasan tidak layak huni tersebar di 206 rukun warga (RW) yang terdapat di 35 kelurahan dengan total luasan 278,7 hektare atau delapan persen dari luas wilayah Kota Jogja. Sebagian besar kawasan kumuh terdapat di sepanjang bantaran sungai.

Saat ini Kimpraswil masih menunggu rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanganan kawasan kumuh yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja.

Dalam raperda tersebut ada tiga penanganan kawasan kumuh, yakni peremajaan rumah, pemugaran, dan relokasi. “Yang bisa kita lakukan hanya pemugaran dan peremajaan,” kata Hendra.

Relokasi RTLH diakui Hendra tidak mungkin bisa dilakukan mengingat tidak adanya lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Jogja. Selain itu juga relokasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Setelah raperda itu jadi, kata dia, pembangunan Infrastruktur perkotaan di kawasan kumuh bisa mengandalkan dana dari pusat.