Solopos.com, BOYOLALI – Sejak 2015 hingga 2022 tercatat ada 5.871 unit rumah dibangun dalam program perumahan bersubsidi di Boyolali. Sementara, dalam waktu dekat sekitar 7.107 unit rumah dalam program perumahan subsidi juga bakal dibangun di Boyolali.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Mayoritas peminatnya adalah pekerja di sekitar Soloraya. Khususnya Solo, sebagai dampak harga tanah di Solo yang kian tinggi.
Harga rumah di sekitar jalan protokol Solo bisa mencapai hampir Rp500 juta untuk ukuran sekitar 70 meter persegi. Sementara, harga rumah subsidi di wilayah Boyolali hanya sekitar Rp150,5 juta pada 2021 untuk ukuran 60 meter persegi.
Hal itu yang membuat masyarakat memilih rumah subsidi meskipun jaraknya jauh dari Kota Solo. Dulu, ribuan jumlah rumah subsidi di Boyolali tersebut tersebar di berbagai wilayah yang berdekatan dengan Kecamatan Ngemplak.
Namun, akhir-akhir ini pembangunan perumahan bersubsidi bergeser dari wilayah Kecamatan Ngemplak menuju daerah Sambi, Klego, Simo, hingga Karanggede karena di daerah tersebut lahannya sudah hampir penuh.
Baca juga: Hampir Target, Program Sejuta Rumah Per November Tembus 931.592 Unit
Hal itu disampaikan Kepada Bidang (Kabid) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Boyolali, Tulus Raharjo, mewakili Kepada DPKP Boyolali, Hendrarto Setyo Wibowo, Rabu (10/8/2022).
“Sekitar 7.107 unit itu masih dalam proses rencana dan sudah ada di data kami. Jumlah tersebut nanti bakal ke Sambi, Simo, Klego, kemudian ada di Karanggede tapi sedikit,” kata dia saat berbincang dengan Solopos.com di kantornya, Rabu (10/8/2022).
Tulus mengatakan pembangunan perumahan subsidi sudah mulai bergeser ke arah Sambi dan Klego karena di dua tempat tersebut sudah ada pabrik.
Pabrik di dua kecamatan tersebut mampu menarik pekerja dari luar kabupaten seperti dari Grobogan.
Sehingga, lanjut Tulus, perumahan subsidi dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal pekerja.
“Di belakang pabrik yang di Klego itu sudah rencana ada sekitar 500-an unit yang akan dibangun. Itu baru persiapan untuk proses perizinan perumahan di sana,” jelas dia.
Baca juga: 81 Juta Milenial Belum Punya
Lebih lanjut, Tulus mengungkapkan data DPKP Boyolali mulai 2015 – Juli 2022 menunjukkan ada sekitar 5.871 unit rumah dalam program perumahan bersubsidi di Boyolali.
Saat disinggung mengenai persebaran perumahan subsidi di Boyolali, Tulus mengungkapkan para pekerja yang bekerja di Solo, Sragen, Karanganyar, dan Sukoharjo biasanya membeli di wilayah Ngemplak dan sekitarnya.
“Yang sekitar Ngemplak itu berkembang ke arah barat seperti di Sambi dan sebagian Simo. Sedangkan untuk pekerja di daerah Klaten dan sekitarnya bisa mengambil di wilayah Mojosongo dan Teras,” kata dia.
Selanjutnya, Tulus mengungkapkan area yang biasanya dicari oleh para pengembang adalah area yang memiliki akses mudah ke arah kota dan dekat dengan fasilitas umum seperti pasar dan sekolah.
Tulus mengungkapkan sejak 2017, Kecamatan Ngemplak banyak dilirik investor. Ngemplak Boyolali layaknya primadona perumahan baik subsidi maupun komersil.
Baca juga: BTN Targetkan Pembiayaan 200.000 Rumah Bersubsidi Tiap Tahun
“Kalau Ngemplak kan enggak begitu jauh dari Kota Solo dan dekat dengan pasar-pasar tradisional. Jadi perkembangan perumahan baik subsidi maupun komersil, tapi jumlahnya lebih banyak yang subsidi karena biasanya komersil itu agak sulit untuk menjual,” terang dia.
Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali, Santi Mulya Dewi, mewakili Kepala DPMPTSP Boyolali, Purnawan Raharjo, menjelaskan terkait mekanisme perizinan perumahan subsidi di Boyolali.
“Sekarang kan lewat OSS [online single submission], dan untuk perumahan bersubsidi di OSS juga dipermudah alias risikonya rendah,” kata dia.
Santi mengatakan bagi pemohon perizinan perumahan subsidi juga akan dibantu jika mengalami kesulitan. Seperti untuk pendaftaran OSS untuk nanti bisa keluar Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pernyataan mandiri untuk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan (SPPL).
Pemerintah memang memberikan kemudian bagi pengembang perumahan bersubsidi. Pengembang hanya cukup membuat pernyataan mandiri untuk SPPL. Namun, lanjut Santu, tetap akan dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) boyolali untuk pengelolaan lingkungan hidup.
Baca juga: Bingung Cari Rumah Subsidi, Coba 3 Aplikasi Online Ini
“Kemudian, ketika mereka mau membangun, harus memenuhi PBG [Persetujuan Bangunan Gedung] dan sekarang sistemnya online lewat SIMBG. Nanti DPUPR [Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang] Boyolali yang memproses, setelah DPU selesai baru masuk ke sistem kami sehingga keluar PBG-nya,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
