JAKARTA- Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta KPK sungguh-sungguh mengusut kasus ruang Banggar Rp 20 miliar. Siapapun yang terbukti memainkan proyek ini, harus diproses hukum.
“Karena secara resmi Ketua DPR yang juga Ketua BURT, KPK tidak perlu setengah hati kalau memang ada yang melakukan penyimpangan. Pimpinan DPR juga sudah meng-endorse secara resmi,” kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia juga mengimbau anggota BURT, Banggar dan Kesekjenan siap diperiksa KPK. Memberikan penjelasan mengenai hal yang diketahuinya.
“Ya tentunya karena harus mengikuti proses hukum, pemanggilan siapapun ya harus dipenuhi,” katanya.
Ia berharap kasus ruang Banggar DPR menjadi pelajaran berharga. Tidak ada lagi proses penganggaran DPR yang tidak transparan.
“Jangan ada penyimpangan atau ketidakwajaran dalam penganggaran ini prosesnya harus lebih terbuka dan transparan. Pimpinan perlu ekstra hati-hati dalam mengesahkan usulan anggaran,” ingat Pramono.
Pandangan senada disampaikan anggota BURT DPR dari Hanura, Saleh Husin. Sekretaris Fraksi Hanura ini mendorong KPK lekas mengusut kasus ini.
“Sebaiknya KPK cepat merespon. Lebih cepat KPK mengusut hal ini lebih bagus. Ya tentu dong kalau ada pelanggaran ya ditindak sesuai hukum yang berlaku,” dorong Saleh. detikcom