RTLH SUKOHARJO : 33.855 Rumah Belum Dapat Bantuan

Ilustrasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 33.855 unit rumah di Kabupaten Sukoharjo belum mendapatkan bantuan renovasi rumah dari pemerintah. Rumah-rumah yang tersebar di penjuru Kota Makmur tersebut masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Kabid Perumahan DPU Sukoharjo, Sarwidi, mengatakan sesuai data yang ia miliki, terdapat 39.167 unit RTLH. Namun, berkat bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), hingga saat ini sudah ada 5.316 unit rumah yang mendapat dana rehab rumah.

“Kami berusaha aktif mengajukan bantuan ke Kemenpera. Tapi realisasi bantuan kadang tidak sesuai harapan. Misalnya, pada 2013, Kemenpera menjanjikan memberi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) kepada 5.000 unit RTLH di Sukoharjo. Tapi faktanya, hanya turun 100,” terang Sarwidi  saat ditemui Solopos.com akhir pekan kemarin.

Dijelaskannya, pendataan RTLH dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan di Sukoharjo. Dari jumlah yang ada, ia mengakui jika jumlah RTLH yang ada di Sukoharjo adalah yang terbanyak di Soloraya.

“Selain program BSPS, sebenarnya ada bantuan perbaikan perumahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Saya belum menjumlah rumah yang mendapat bantuan dari dua sumber tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Sarmadi, ketika ditemui Solopos.com, akhir pekan kemarin menerangkan pada tahun ini Dinsos memberikan bantuan kepada 230 unit rumah dalam program bedah kampung. Bantuan itu diberikan kepada warga yang memiliki RTLH di dua kecamatan berbeda, yaitu Sukoharjo dan Polokarto.

“Kami memberi bantuan 130 rumah di Bangsrigede, Krinen, Sukoharjo. Kemudian 60 rumah di Mranggen, Polokarto. Kami juga memberi bantuan kepada 40 rumah di Kayuapak, Polokarto,” terangnya.

Dijelaskan lelaki yang akrab disapa Medi itu, masing-masing rumah mendapat bantuan yang sama, senilai Rp10 juta. Namun, ia mengakui bantuan tersebut kurang efektif sehingga Dinsos Sukoharjo mengusulkan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk yang lain kepada Kemensos. “Data rumah yang kami beri bantuan tidak mengacu pada data DPU. Kami memiliki data sendiri,” pungkasnya.