Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua APTI Boyolali, Teguh Sambodo mengatakan, jika pemerintah memaksakan RPP tembakau, keputusan ini bakal mematikan para petani. Hal ini pun berdampak pada jatuhnya perekonomian para petani tembakau khususnya di Boyolali.
“Pada RPP tembakau disebutkan, kadar tar nikotin tembakau dibatasi hanya 1,5%. Padahal kadar tar nikotin tembakau produksi Boyolali mencapai 6%-8%,” tuturnya usai audiensi dengan Wakil Bupati Boyolali di Pemkab Boyolali, Jumat (29/6/2012).
Teguh pun khawatir kebijakan ini akan membuat tembakau Boyolali tidak laku. Di samping itu, terdapat pasal yang menyebutkan tembakau hanya boleh digunakan untuk bahan pestisida dan kosmetik. Menurutnya, rencana ini akan membuat bingung petani. Mereka tidak tahu hasil tembakau akan dibuat apa dan dijual kemana. Padahal belum ada perusahaan kosmetik yang memakai tembakau ini sebagai bahan utamanya.
“RPP tembakau ini bertolak belakang dengan nilai ekonomisnya. Sebab, hanya tanaman tembakau yang mampu bertahan pada musim kering yakni, sekitar bulan Mei hingga September,” imbuhnya. Bahkan, perputaran uang tembakau di Boyolali ini setiap panennya mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, rencana penetapan RPP tembakau ini meresahkan para petani tembakau di Boyolali.
Lebih lanjut ia menerangkan, kualitas tembakau petani saat ini sedang bagus. Pasalnya, cuaca sangat mendukung yakni, tidak adanya hujan sehingga membuat tanaman tumbuh baik. “Jika RPP ini tetap disahkan, kami akan Golput dalam Pemilu,” katanya.
Salah satu pengusaha tembakau asal Desa Ringinlarik, Kecamatan Musuk, Mulyono menuturkan, tak hanya petani yang was-was melainkan semua usaha terkait pertembakauan terancam gulung tikar. Usaha tembakau rajangan miliknya mampu meraih keuntungan hingga Rp1,5miliar setiap musim panen.
Para petani tembakau Boyolali meminta dukungan kepada Pemkab Boyolali maupun DPRD Boyolali sebelum berangkat ke Jakarta. Pemkab Boyolali telah melayangkan surat ke Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan yang berisi penolakan terhadap RPP tembakau ini. Hal senada juga dilakukan DPRD Boyolali. “Kami secara kelembagaan memberikan dukungan, baik formal moral agar RPP tembakau tidak diberlakukan,” jelas Ketua DPRD Boyolali, Paryanto.