Rp350 Juta Anggaran Kerja Sama Luar Negeri Nganggur

WONOGIRI–Anggaran kerja sama luar negeri Pemkab Wonogiri senilai Rp350 juta tidak terpakai alias nganggur. Anggaran itu seharusnya dipakai untuk membiayai perjalanan ke luar negeri dalam rangka kerja sama senilai Rp300 juta dan menerima tamu dari luar negeri Rp50 juta.

Kabag Kerja Sama Setda Wonogiri, Edy Martono, saat ditemui wartawan, di acara Desiminasi Perjalanan Dinas Luar Negeri, di Ruang Data Pemkab Wonogiri, Kamis (20/9/2012), mengatakan anggaran untuk kerja sama ke luar negeri sebenarnya telah disediakan. Sayangnya, anggaran belum banyak dimanfaatkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dari anggaran total Rp500 juta, baru Rp150 juta yang digunakan untuk operasional. Sisanya, Rp350 juta belum terpakai,” terang Edy.

Hingga saat in kerja sama yang telah dijalin pemkab dengan pihak luar negeri baru sebatas memorandum of understanding (MoU) dan letter of intens (LoI) dengan dua daerah di China, yakni Wuming dan Guang Xi. Selebihnya, kata Edy, belum ada tindak lanjut kerja sama yang lebih nyata.

Dia menambahkan kegiatan Desiminasi Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah satu upayanya untuk memberi pemahaman tentang perjalanan luar negeri. Untuk keperluan tersebut, pemkab menggandeng Biro Otonomi Daerah (Otda) dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan melalui desiminasi ini SKPD di Wonogiri, termasuk sekolah, dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan cara yang benar.

Sementara itu, paparan mengenai perjalanan dinas luar negeri disampaikan Kabag Kerja Sama Luar Negeri Biro Otda dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah, Maruli Pakpahan. Dalam paparannya, Maruli menjelaskan setiap perjalanan dinas ke luar negeri harus mengikuti prosedur, termasuk harus diketahui pemerintah pusat.

Perjalanan dinas ke luar negeri sendiri juga dibatasi hanya untuk kerja sama pemda dengan luar negeri, pendidikan dan pelatihan, studi banding, seminar/lokakarya/konferensin promosi potensi daerah, kunjungan persahabatan/kebudayaan, pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional.

Pada bagian lain, Maruli mengingatkan pemda agar hati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Dia memberi contoh banyak pemda salah langkah dalam meneken kerja sama, sehingga justru terbebani membayar pinjaman sepanjang tahun.

“Hati-hati dengan kerja sama ini. Sudah banyak daerah yang kena masalah seperti di kabupaten dekat kita,” ujar dia.