Tutup Iklan
Ilustrasi uang (Antara-Sigid Kurniawan)

Solopos.com, SURABAYA -- Sekitar 8%-11% atau Rp9 miliar-Rp19 miliar dari total anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama 2015-2018 dialokasikan untuk program perlindungan konsumen.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan Pemprov Jatim melalui http://madiun.solopos.com/read/20180425/516/912491/petani-ponorogo-didesak-segera-menanam-padi-ini-sebabnya">Disperindag memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen di wilayah Surabaya, Malang, Kediri, Bojonegoro dan Jember.

"UPT ini bertugas melakukan pengawasan barang beredar dan jasa, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha," katanya seperti dikutip dalam rilis, Selasa (24/4/2018).

Dia mengatakan Pemprov Jatim juga memiliki daerah tertib ukur yang di dalamnya terdapat enam pasar tertib ukur dan berstandar nasional/SNI sert, 21 kota/kabupaten yang memiliki kantor metrologi tersendiri.

Dalam melindungi konsumen, Pemprov Jatim memikiki sejumlah program di antaranya seperti membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dengan anggota antara lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan serta Bea cukai.

Program kedua, melakukan pembinaan dan mendorong http://madiun.solopos.com/read/20180424/516/912447/ini-bahaya-kanker-serviks-dan-cara-mengantisipasinya">Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Ketiga, membuat Dashboard PEPI (Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor) yang bertujuan mendorong kelancaran proses ekspor dan meningkatman pengawasan terhadap barang impor dalam rangka peelindungan konsumen.

Upaya tersebut meliputi pengawasan terhadap perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, pengawasan aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, termasuk membentuk layanan pengaduan secara online untuk eksportir dan importir terkait hambatan ekspor impor.

Langkah keempat, adanya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur (Siskaperbapo) sebagai perlindungan konsumen dengan memberikan informasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok kepada masyarakat luas.

Siskaperbapo menjadi acuan pengambilan kebijakan apabila terjadi disparitas danhttp://madiun.solopos.com/read/20180424/516/912274/khofifah-ingin-bank-penyalur-kur-ada-di-pasar-tradisional"> lonjakan harga yang terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Silakan http://madiun.solopos.com/">KLIK dan https://www.facebook.com/madiunpos/">LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya

 

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten