Round Up: Dari Luhut Gerah Difitnah Hingga Bupati Kolaka Timur di-OTT KPK

Kemarin, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Selain itu, ada pula OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur.

 Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan fitnah yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. (detik.com)

SOLOPOS.COM - Menko Marinvest, Luhut Binsar Pandjaitan, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan fitnah yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. (detik.com)

Solopos.com, JAKARTA — Kedatangan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9/2021) kemarin menyita perhatian publik. Menteri segala urusan itu datang untuk melaporkan dua aktivis antikorupsi, yakni Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Luhut yang merasa difitnah dengan konten Haris Azhar dan Fatia di Youtube yang berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!. Pihak Luhut membantah konten yang termuat di video tersebut.

Keduanya lantas dituntut untuk meminta maaf, namun tak dituruti. Akhirnya Luhut pun mengambil tindakan melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda. Bukan cuma itu, Luhut juga menggugat perdata keduanya senilai Rp100 miliar atas tudingan melakukan pencemaran nama baik.

Baca Juga: Luhut Ingin Bagikan Uang Denda Rp100 Miliar dari Aktivis untuk Papua

Sementara Pengacara Direktur Lokataru Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, menyayangkan adanya laporan tersebut. Menurutnya laporan kepolisian yang dilakukan oleh Luhut itu tidak bermartabat.

“Dalam gugatan perdata itu beliau sampaikan kepada saya, tadi kita akan menuntut kepada, baik untuk Haris Azhar maupun Fatia yang telah mencemarkan nama baiknya itu Rp 100 miliar,” kata pengacara Luhut, Juniver Girsang, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Terkait laporan Luhut, Nurkholis mengkritik penggunaan aparat penegaj hukum sebagai kepentingan pribadi. “Kami menyayangkannya, setelah semua upaya dan itikad baik dan undangan pertemuan untuk mengklarifikasi perbedaan pandangan. Langkah itu sama sekali bukan langkah terpuji dan tidak memberikan andil positif untuk mendukung keberanian warga untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemerintahan,” kata Nurkholis, Rabu.

Baca Juga: Kebangeten! Baru Tiga Bulan Menjabat Sudah Korupsi, Dana Bencana Lagi….

“Penggunaan kepolisian sebagai institusi negara yang dibiayai dan mengabdi pada kepentingan publik untuk kepentingan pribadi dan tujuan pembungkaman bukan langkah yang bermartabat dan tidak pantas untuk ditiru,” katanya lagi.

OTT Bupati Kolaka Timur

bupati kolaka timur Andi merya nur ditangkap KPK
Tersangka Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (ketiga kanan) dan tersangka Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah (ketiga kiri) mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). KPK menahan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam dengan barang bukti uang senilai Rp225 juta dalam kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP) ke Pemkab Kolaka Timur. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.round

Peristiwa lain yang tak kalah menarik yang terjadi kemarin adalah penangkapan Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng), Andi Merya dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Penangkapan itu diduga terkait dengan penyelewengan dana bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ironisnya, penangkapan Andi Merya ini hanya berjarak tiga bulan setelah ia dilantik sebagai Bupati Koltim. Selain Andi, dalam kesempatan yang sama KPK juga menangkap lima orang lainnya, salah satunya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim, Anzarullah. Keenamnya masih berstatus terperiksa.

“Siapa pun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti karena itu prinsip kerja KPK,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi perihal OTT ini, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Nyaris 20.000 Pejabat Belum Sampaikan LHKPN ke KPK, Mendagri Tito Termasuk

Dia belum bisa memberikan informasi detail soal OTT ini. “Berikan waktu untuk kami bekerja, nanti pada saatnya KPK pasti memberikan penjelasan secara utuh,” kata Firli.

Para pihak yang diamankan saat ini masih berstatus terperiksa. Mereka menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), baru kemudian diterbangkan ke Jakarta. KPK memiliki waktu 1×24 jam sebelum menentukan status mereka.

Mengutip detik.com, kasus itu diduga terkait dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari BNPB. Diketahui baru beberapa hari yang lalu Bupati Koltim mendapatkan bantuan dana itu dari BNPB.


Berita Terkait

Espos Premium

Berita Terkini

10 Berita Terpopuler: Solo Tak Jadi Daerah Istimewa, 2 Teman Berkelahi

Ulasan tentang kenapa Kota Solo tidak menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Minggu (24/10/2021) pagi.

Pasukan Siber dan Propaganda di Media Sosial Mengancam Demokrasi

Penelitian kolaboratif tentang pasukan siber dan kerja-kerja mereka ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan perdebatan publik mengenai dampak mobilisasi dan aktivitas mereka.

Solopos Hari Ini: Usulan Arus Bawah Versus Elite, Bunuh Teman Sendiri

Harian Solopos Hari Ini, Minggu (24/10/2021), mengangkat headline terkait deklarasi dukungan calon presiden (capres) 2024 dari arus bawah.

Sejarah Hari Ini : 24 Oktober 1929, Kehancuran Wall Street

Beraneka peristiwa yang terjadi pada 29 Oktober dari berbagai penjuru dunia terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Senin, Sukmawati Soekarnoputri Jalani Ritual Pindah Agama Hindu

Sukmawati Soekarnoputri bakal menjalani sejumlah ritual saat upacara Sudhi Wadani atau pindah ke agama Hindu di Kota Singaraja, Bali.

Posisi Berangkulan, Mayat Sejoli di Tasikmalaya Bikin Geger

Penemuan mayat sepasang lelaki dan perempuan atau sejoli di Tasikmalaya menggegerkan warga karena ditemukan dalam kondisi berangkulan.

Aktivitas Gunung Berapi Jadi Pemicu Rentetan Gempa Salatiga-Ambarawa?

Rentetan gempa atau gempa swarm terjadi di wilayah Kota Salatiga-Ambarawa sepanjang Sabtu (23/10/2021).

Aksi Mantan Kapolsek Parigi Terungkap dari Chat Mesra Lewat WA

Aksi mantan Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka kasus pencurian ternak, S, 20, sebanyak dua kali terungkap melalui chat mesra di WhatsApp.

Elektabilitas Ganjar Naik Terus, PDIP Malah Sebut Survei Bukan Patokan

Elektabilitas Ganjar Pranowo kini menyamai Prabowo Subianto menurut survei Litbang Kompas. PDIP menyebut pemimpin bangsa tidak ditentukan oleh survei.

Selain Dipecat, Kapolsek Parigi yang Lakukan Perkosaan Juga Dipidana

Kapolda Sulteng pastingan proses pidana Kapolsek Parigi yang memperkosa anak dari tersangka pencurian ternak jalan terus.

Buruan Daftar! Kemenaker Buka Beasiswa 1000 Talenta Santri

Kemenaker membuka pendaftaran Beasiswa 1000 Talenta Santri bagi santri di seluruh Indonesia dalam bentuk program pelatihan.

Sidik Pinjol yang Bikin Ibu Wonogiri Bunuh Diri, Bareskrim Sita Rp20 M

Bareskrim Polri menyita Rp20 miliar dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama yang diduga menaungi pinjol ilegal yang membuat ibu di Wonogiri bunuh diri.

Polisi Tangkap Bos Pinjol Pemicu IRT di Wonogiri Gantung Diri

Polisi menangkap bos perusahaan pinjol ilegal yang diduga menyebabkan IRT di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah meninggal gantung diri karena tidak kuat menahan teror pinjol ilegal.

Anggotanya Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi, meminta maaf kepada masyarakat buntut kasus Kapolsek Parigi yang memerkosa anak tersangka.

Diduga Perkosa Anak Tersangka, Kapolsek Parigi Dipecat Tidak Hormat

Kapolsek Parigi, Iptu IDGN, yang diduga memerkosa anak tersangka diberhentikan secara tidak hormat setelah menjalani sidang kode etik, Sabtu (23/10/2021).

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Sudah Dapat Izin Paundra?

Putri Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri pindah agama Hindu, apakah sudah mendapatkan izin dari GPH Paundrakarna, sang anak?