Round Up: Aturan Baru yang Bikin PNS Tak Bisa Lagi Bolos dan Sembunyikan Kekayaan

Presiden Jokowi memperketat aturan mengenai disiplin PNS. Kini para abdi negara tersebut tidak bisa lagi bolos semaunya tanpa khawatir terkena sanksi pemecatan.

 Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara-Rahmad)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara-Rahmad)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Jokowi mengeluarkan aturan baru mengenai disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dengan aturan baru itu, para abdi negara itu kini tak bisa lagi seenaknya bolos berhari-hari tanpa khawatir pemecatan hingga tak bisa sembunyikan nilai harta kekayaan.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan PP itu, PNS yang melanggar aturan kerja bakal dikenai hukuman ringan hingga berat.

Salah satu hukuman berat yang bisa diberikan kepada PNS yakni pemberhentian kerja. PNS yang nekat absen tanpa alasan atau bolos kerja selama kurang lebih 28 hari akan dikenai sanksi pemecatan.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres, PNS Bolos 10 Hari Bisa Dipecat

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 [satu] tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021, seperti dikutip dari Bisnis, Selasa (14/10).

Berikut informasi detailnya

  • PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari juga bisa dikenai sanksi pemecatan. Namun akan diberhentikan secara hormat. Adapun sanksi berat lainnya, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.
  • Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
  • PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan. Selain itu, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun.
  • PNS yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan. Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis, yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja 3 hari dalam setahun.
  • Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari dalam setahun.
  • Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas.

Lapor Harta Kekayaan

Sementara itu, PNS juga wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Poin kewajiban setiap PNS melaporkan harta kekayaan tersebut tertuang dalam Pasal 4.

PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari sedang sampai berat. Untuk diketahui, hukuman disiplin di PP ini terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Sedangkan hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Baca Juga: Tok! Jokowi Sahkan Aturan Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Adapun jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dengan ditelah diundangkannya PP Nomor 94 Tahun 2021, maka aturan lama yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Relawan Kawan Sandi Mulai Bergerak, Dukung Sandiaga Uno Nyapres

Relawan Kawan Sandi dideklarasikan kemarin, Kamis (16/9/2021) sejatinya untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil di tengah pandemi.

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Closing Ceremony of 2nd AP IEOM 2021: IEOM Society Awards Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret was successful as host of the Second Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2nd APIEOM), September 13-16, 2021.

Round Up: JoMan Kasih Dukungan Nyapres, Ganjar Ngaku Sibuk Mikir Covid-19

Dua kelompok sukarelawan, Ganjarist dan Jokowi Mania (JoMan) kini menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk nyapres. Namun, sejauh ini Ganjar masih acuh dengan dukungan itu.

10 Berita Terpopuler : Jejak Istana Konglomerat Pertama Asia Tenggara di Semarang - Bupati Sragen Dilaporkan ke Polisi

Kisah istana peninggalan konglomerat di Semarang hingga Bupati Sragen dilaporkan ke polisi masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Kamu Vaksin di Luar Negeri? Ini Cara Dapat Sertifikat Vaksinasi di Aplikasi Pedulilindungi

Berikut ini terdapat cara memperoleh sertifikat vaksinasi di aplikasi Pedulilindungi bagi kamu yang melakukan vaksin di luar negeri.

Solopos Hari Ini: Tarik Menarik Mesin Sukarelawan, Menyayangkan Dinginnya Sikap Presiden

Dukungan JoMan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres 2024 menjadi ulasan utama Koran Solopos hari ini.

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya

Waspada! Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Ladang Korupsi

Ketika mereka bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem pasti akan jebol,

KPK Ungkap Rekayasa Proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum lelang, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi dengan kesepakatan fee 15 persen.

Kerja Sama UNS dengan STP Dukung MBKM Bagi Mahasiswa

Kerja sama ini lebih khusus dijalin STP dengan SV, FT, dan FMIPA UNS meliputi bidang pendidikan dalam pelaksanaan MBKM.

4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

Presiden dan Gubernur DKI Kalah dalam Gugatan Polusi Udara

Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk menyediakan udara bersih bagi setiap warga yang tinggal di Ibu Kota.