Round Up: Aturan Baru yang Bikin PNS Tak Bisa Lagi Bolos dan Sembunyikan Kekayaan

Presiden Jokowi memperketat aturan mengenai disiplin PNS. Kini para abdi negara tersebut tidak bisa lagi bolos semaunya tanpa khawatir terkena sanksi pemecatan.

 Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara-Rahmad)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). (Antara-Rahmad)

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Jokowi mengeluarkan aturan baru mengenai disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dengan aturan baru itu, para abdi negara itu kini tak bisa lagi seenaknya bolos berhari-hari tanpa khawatir pemecatan hingga tak bisa sembunyikan nilai harta kekayaan.

Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan PP itu, PNS yang melanggar aturan kerja bakal dikenai hukuman ringan hingga berat.

Salah satu hukuman berat yang bisa diberikan kepada PNS yakni pemberhentian kerja. PNS yang nekat absen tanpa alasan atau bolos kerja selama kurang lebih 28 hari akan dikenai sanksi pemecatan.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres, PNS Bolos 10 Hari Bisa Dipecat

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 [satu] tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021, seperti dikutip dari Bisnis, Selasa (14/10).

Berikut informasi detailnya

  • PNS yang tidak masuk kerja selama 10 hari juga bisa dikenai sanksi pemecatan. Namun akan diberhentikan secara hormat. Adapun sanksi berat lainnya, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun.
  • Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
  • PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan. Selain itu, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun.
  • PNS yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan. Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis, yakni bagi PNS yang tidak masuk kerja 3 hari dalam setahun.
  • Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari dalam setahun.
  • Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari, akan diberi surat pernyataan tidak puas.

Lapor Harta Kekayaan

Sementara itu, PNS juga wajib menyampaikan laporan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Poin kewajiban setiap PNS melaporkan harta kekayaan tersebut tertuang dalam Pasal 4.

PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut bisa dijatuhi hukuman disiplin mulai dari sedang sampai berat. Untuk diketahui, hukuman disiplin di PP ini terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Sedangkan hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Baca Juga: Tok! Jokowi Sahkan Aturan Seluruh PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Adapun jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan; atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Dengan ditelah diundangkannya PP Nomor 94 Tahun 2021, maka aturan lama yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Berita Terkait

Berita Terkini

Usung VV-Co, Mahasiswa Politeknik Indonusa Raih Medali Emas di Kroasia

Mengusung teknologi VV-Co, tim yang terdiri dari Wachid Yahya, Tri Novanda, Yoga Dwi Margiono, Ariffai Eki Anggoro, dan Adimas Maditra Permana berhasil meraih medali emas.

Setelah Kapolsek Parigi, Giliran Polisi Medan Terjerat Kasus Pencabulan

Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan aparat polisi kembali terjadi, kali ini di Medan, Sumatra Utara (Sumut).

Ketua DPR Dorong UMK 2022 Naik Demi Buruh

Puan Maharani mengatakan sikapnya tersebut didasari fakta bahwa pada tahun 2021 tidak ada kenaikan upah minimum akibat menurunnya perekonomian nasional.

Pengagum Berat Kemal Attaturk, Sukarno Pernah Usulkan RI Negara Sekuler

Bung Karno menganggap negara sekuler ala Mustafa Kamal Attaturk lebih baik sementara Muhammad Natsir menganggap negara Islam jauh lebih baik.

Kereta LRT Tabrakan Saat Uji Coba di Jakarta Timur, Tak Ada Korban Jiwa

Kedua LRT tersebut tabrakan pada saat pihak LRT tengah melakukan uji coba jalan dan dipastikan tidak ada penumpang di dalam kedua LRT tersebut. 

Prakerja Gelombang 22 Dibuka, Segera Daftar Lewat Prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 22 baru saja dibuka hari ini, Senin, 25 Oktober 2021 dan bisa daftar melalui laman www.prakerja.go.id.

Banggakan Omnibus Law, Presiden Jokowi: ASEAN Layak Meniru Indonesia

Presiden menyebut keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Perpajakan menjadi kunci ekonomi Indonesia bertumbuh setelah Covid-19 mereda beberapa bulan terakhir.

Kumpulan Ucapan & Quote Sumpah Pemuda, Penuh Semangat!

Berikut ini terdapat kumpulan ucapan alias quote dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober setiap tahunnya.

Seleksi CASN di Buol Diwarnai Kecurangan, Bagaimana Daerah Lain?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menelusuri apakah praktik kecurangan dalam seleksi CASN juga terjadi di daerah lain atau tidak.

Jadi Syarat Naik Pesawat, Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp300.000

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku dalam 3x24 jam.

Ribuan Buruh di 24 Provinsi Siap Demo Tuntut UMP Naik 10 Persen

KSPI bakal menambahkan jumlah peserta aksi hingga berujung pada aksi mogok kerja nasional apabila permintaan itu tidak ditanggapi pemerintah.

UNS Guyur Bonus Melimpah untuk Mahasiswa Peraih Medali PON XX Papua

Mahasiwa UNS peraih medali emas PON Papua mendapatkan pembebasan UKT, kesempatan studi lanjut gratis hingga jenjang S-3 di UNS, dan uang pembinaan Rp4,5 juta.

Jurnalis Suara.com Diintimidasi Jaksa Kejakti Lampung, Begini Ceritanya

Jurnalis Suara.com, Ahmad Amri, mengaku mengalami intimidasi dari seorang jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Lampung berinisial A saat meliput di Kantor Kejakti Lampung, Jumat (22/10/2021) pagi.

Korban Tragedi Rumah Runtuh di Kalideres Minta Dibawa Pulang ke Kampung

Anak pertama, Andriawan, 19, dari tragedi rumah runtuh di Kalideres menuturkan pesan terakhir ibunya, sebelum ditemukan meninggal di bawah reruntuhan rumah, yakni minta tolong dibawa ke kampung.

Terkuak! Polisi Selidiki Motif dan Hubungan Sejoli Meninggal di Tasik

Kasus penemuan jenazah dua sejoli di kamar kontrakan Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu (23/10/2021) mulai menemukan titik terang, yakni polisi tengah menyelidiki motif dan hubungan dua sejoli tersebut.

Tradisi Revolusi Mental Orang Wolio yang Terlupakan

Orang Wolio dalam konteks sekarang mengacu pada orang Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tinggal di Kota Baubau.