RKUHP Bisa Memperparah Regresi Demokrasi

Ichwan Prasetyo , Newswire ,

Ichwan Prasetyo

Senin, 18 Juli 2022 - 10:16 WIB

SOLOPOS.COM - Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dalam Aksi Kamisan Ke-732 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/6/2022). Mereka meminta pemerintah menghapus pasal-pasal yang mencederai kebebasan sipil dan hak asasi manusia dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (Antara/Reno Esnir)

Solopos.com, SOLO – Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta pemerintah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Norma ini bisa memperparah regresi demokrasi Indonesia.

Pasal-pasal itu rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan, pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan. Delik penghinaan tidak boleh digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah maupun pejabat-pejabat pemerintah.