Rizal Ramli Ungkap Mafia Alkes, Pejabat Main di Pengadaan APD

aSolopos.com, JAKARTA -- Ekonom senior dan mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyinggung adanya mafia alkes, yaitu pejabat yang main dalam pengadaan alat pelindung diri atau APD. Dia mengatakan pengadaan APD tidak beres sampai sekarang karena banyak pejabat yang punya kepentingan.

Hal itu diungkapkan Rizal Ramli saat berbicara dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (21/4/2020) malam. Awalnya Rizal mengkritik keras cara pemerintah menghadapi krisis akibat Covid-19 di Indonesia, khususnya dalam kebijakan anggaran.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Belva Devara Mundur dari Stafsus Jokowi, Ekonom Indef: Masalah Belum Selesai

Salah satu hal yang dia kritik adalah penambahan utang namun dengan bunga yang cukup tinggi, yakni 7%. Padahal di sisi lain, dia menilai pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi virus corona dengan mengalihkan anggaran untuk infrastruktur. Selain itu, dia menilai penanganan wabah ini sangat lamban di samping munculnya mafia alkes atau alat kesehatan dalam pengadaan APD.

"Nah yang saya lihat, kita ini di kurva kuning, karena penangannya lamban. Kita menghabiskan waktu dua bulan untuk self denial [pengingkaran], kita ini kebal lah, Indonesia tak akan terkena, dan sebagainya," ujarnya.

Bandingkan Krisis Ekonomi 1998 dan Corona, JK Sarankan Jokowi Hemat Duit

Salah satu penanganan yang disebutnya lamban adalah penanganan krisis APD bagi para tenaga medis yang menangani pasien, termasuk masker medis yang langka. Rizal Ramli mensinyalir ada mafia alkes yang bermain dalam pengadaan APD, seperti pejabat yang membawa perusahaan tertentu.

"Pengadaan APD aja kita enggak bisa beres sampai sekarang. Itu katanya mau pengadaan APD, tapi ada yang pejabat-pejabat yang masing-masing bawa perusahaan. Ini kan mafia," kata Rizal Ramli.

Baru Sekarang Mudik Dilarang, Luhut: Pemerintah Pakai Strategi Militer

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengaku heran mengapa pemerintah tidak mengandalkan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Salah satu perusahaan yang menurutnya bisa diandalkan dalam pengadaan APD dalam jumlah besar adalah Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Namun, kata dia, perusahaan seperti itu justru tidak dilirik.

Sritex

"Coba kita lihat di dalam negeri. ada kok perusahaan tekstil yang bisa memproduksi APD. Lihat Sritex itu, sudah pernah bikin seragam TNI, kalau mau
tinggal minta Sritex minta bikin segini, dikasih 3% di atas cost-nya. Udah happy itu. Tapi tak ada menteri yang ke sana," kata Rizal.

Terbanyak di Soloraya! Kasus Positif Covid-19 di Sukoharjo Jadi 17 Orang

Sebelum Rizal Ramli menyinggung pengadaan APD, isu mafia alkes sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini. Kementerian BUMN menjelaskan adanya mafia pengadaan alat kesehatan dan bahan bakunya di Indonesia. Para mafia itu disebut tidak memikirkan kemandirian industri nasional.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Erick Thohir melihat para mafia ini membuat orang-orang terlalu sibuk berdagang. Mafia tidak memikirkan membangun kemandirian industri alkes dalam negeri, termasuk dalam pengadaan APD. Dia melanjutkan upaya memberantas para mafia itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo dan dilakukan dengan membangun industri farmasi dalam negeri.

26 Positif Covid-19, Ribuan Peserta Ijtima Gowa Asal Jateng Diminta Jujur

Dalam keterangannya, seperti dikutip Bisnis dari Tempo pada Jumat (17/4/2020), Arya mengungkapkan impor alkes Indonesia mencapai 90 persen dari kebutuhan dalam negeri. Demikian juga dengan bahan baku obat-obatan, yang banyak diimpor dari India.

Hal ini, sambungnya, dilihat Erick Thohir sebagai suatu ancaman bagi Indonesia ketika terjadi situasi darurat. Karena itu, mafia alkes -- bukan hanya dalam pengadaan APD -- harus diselesaikan.

"Makanya Pak Jokowi memerintahkan Pak Erick untuk mempercepat proses penanganan masalah kesehatan, farmasi tepatnya," ucap Arya.