Rieke Kesampingkan Anggapan Meniru Jokowi

Rieke Dyah Pitaloka (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

BANDUNG--Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2013 yang diusung oleh PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan dengan pihak-pihak yang menyatakan “Rieke Kloning Jokowi” terkait digunakannya kemeja kotak-kotak ciri khas Jokowi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ada beberapa pihak yang mengatakan Rieke kloning Jokowi. Saya berterima kasih atas pernyataan tersebut, bangga kalau memang dianggap seperti itu,” kata Rieke Dyah Pitaloka, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (16/11/2012).

Ia menuturkan, reaksi masyarakat yang menganggap dirinya melakukan kloning terhadap Jokowi, ialah sebagai bentuk perhatian dan rasa sayang masyarakat terhadap pasangan Paten (Pitaloka-Teten).

Pasangan Paten, lanjut Rieke, memiliki kesamaaan dengan Jokowi yakni satu ideologi, satu partai dan punya komitmen yang sama terhadap rakyat.

“Jokowi adalah role model saya, bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang mencintai rakyat dengan kesederhanaan, ketulusan, kerja keras dan kejujuran. Pakaian kotak-kotak sebagai simbol dari perubahan,” ujarnya.

Ia mengatakan, isu-isu yang penting secara garis besar yang harus diperjuangkan untuk rakyat sebetulnya sama yakni persoalan kemiskinan, akses rakyat terhadap hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

“Perbedaannya DKI adalah daerah khusus ibu kota. Sementara Jabar adalah provinsi yg memiliki 26 kota kabupaten,” katanya.

Dikatakannya, roh pemerintah di Provinsi Jabar tentu agak berbeda dan pemimpin di Provinsi Jabar harus menyadari bahwa yang punya wilayah adalah tingkat dua.

“Pemerintah provinsi harus menyadari betul hal tersebut. Fungsinya lebih pada, regulator, mediasi, advokasi tidak hanya pada pemerintah pusat,” kata dia.

Yang lebih penting, lanjut Rieke, Pemprov Jabar harus meletakkan pemerintahan pada pelibatan pemerintah tingkat II di 26 kota/kabupaten.

“Model-model komunikasi lewat dialog-dialog dengan pemerintah tingkat II tidak bisa sekedar lewat Musrenbang. Dari hasil dialog tersebut sebagai gubernur tentu perlu mengecek ke lapangan lewat jaringan-jaringan elemen yang ada di masyarakat di tiap kota kabupaten,” kata dia.