Solopos.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali atau SDA memastikan akan menyelesaikan perselisihan di internal PPP melalui islah. “Berdasarkan hasil rapat pleno kami sepakat untuk mengutamakan islah dalam menyelesaikan kekisruhan di internal PPP,” kata SDA dalam jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Berdasarkan hasil keputusan rapat pleno jajaran pengurus DPP PPP menyatakan telah menerima pertanggungjawaban dan langkah-langkah politik yang dilakukan SDA selaku ketua umum selama masa kampanye Pemilu 2014 dan setelah masa kampanye. SDA yang menjabat sebagai menteri agama ini mengungkapkan pihaknya juga siap melakukan islah dengan pihak-pihak yang berselisih, yaitu dengan kubu Sekjen DPP PPP Rohmarrurmurzy (Romy).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Tadi Pak Romy juga menyatakan bersedia berislah dengan sejumlah persyaratan, dan saya siap menjalankan sejumlah persyaratan tersebut,” ujarnya.
Persyaratan untuk berislah tersebut antara lain adalah SDA selaku ketua umum harus mengadakan pertemuan dengan 4 wakil ketua umum DPP PPP, yaitu Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, dan Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu, Ketua Majelis Syariah K.H. Maemun Zuber, Ketua Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan juga akan menghadiri acara islah tersebut.
“Saya berharap upaya islah ini dapat menuntaskan segala persoalan dan PPP bisa kembali fokus dalam mengawal penghitungan suara pileg dan mengawal pilpres [pemilu presiden dan wakil presiden 2014],” ucapnya.
SDA menyebutkan dalam pertemuan islah tersebut akan dibahas persoalan-persoalan yang selama ini dianggap menjadi penyebab perselisihan di internal partai seperti kasus pemecatan, serta sikap PPP mengenai wacana koalisi dengan Partai Gerindra dan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto.
Adapun, Ketua Majelis Syariah Maemun Zubair menyampaikan keprihatinannya atas perselisihan yang terjadi di tubuh PPP karena dianggap tidak mencerminkan cita-cita kader partai yang berasaskan Islam. “Para fungsionaris sejatinya adalah etalase partai, perilaku yang mereka tampilkan berpengaruh negatif terhadap citra dan mawah partai, semua harus kembali kepada pedoman partai,” kata Maimun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan fatwa selaku Ketua Majelis Syariah DPP PPP.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
